“Sehingga, kita yang di eselon satu ini sudah tidak punya power untuk mencoba-coba memain-mainkan dananya. Itu sengaja didesain, Kepala Badan (Gizi Nasional) memang meminta supaya begitu. Beliau bilang ke saya, ‘Tolong dirancang Pak Deputi, supaya kita yang pejabat ini tidak bisa cawe-cawe untuk mengatur. ‘Oh kalau begitu, kita turunkan ke bawah Kabadan (Kepala Badan Gizi Nasional)’, saya bilang,” ujar Tigor.
Kemudian dia menyebut bahwa setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau pihak yang menjadi dapur umum tempat memproduksi makanan bergizi ini bisa mengelola hingga Rp10 miliar. Tigor menuturkan, pada awalnya BGN mempunyai rencana akan membuat 5 ribu dapur MBG dari anggaran Rp71 T.
Lebih lanjut dia, dari 5 ribu dapur tersebut itu dipimpin oleh sarjana penggerak pembangunan Indonesia per Rp10 M. Sarjana itulah yang mengepalaianya dan dia mempunyai wewenang untuk membelanjakan uang Rp10 M tersebut.
“Eselon satunya enggak punya wewenang. Betul [supaya tidak ada cawe-cawe]. Itulah salah satu desain kita, bagaimana menterjemahkannya ke dalam satu sistem tata kelola yang memang benar bisa mewujudkan apa yang kita mau,” kata Tigor.
(far)
