Pada Februari 2021, pemerintah menyampaikan komitmen penyertaan modal pada Session of the IFAD's Governing Council Meeting. Pemerintah berkomitmen US$10 juta dengan jadwal pembayaran US$3 juta pada 2022 dan 2023 serta US$4 juta pada 2024.
Terakhir, pemerintah memutuskan untuk menambah nilai investasi US$12,5 juta atau setara Rp188,75 miliar kepada International Development Association berupa pembayaran tunai, yang terdiri atas US$6 juta untuk penambahan saham kesembilanbelas dan US$6,5 juta untuk penambahan saham keduapuluh.
Sebelumnya, pada 2015, pemerintah juga telah melakukan penambahan nilai penyertaan modal sebesar Rp22,62 miliar kepada International Development Association.
"Pelaksanaan penambahan investasi pemerintah pada LKI dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang berwenang mengelola investasi pemerintah pada LKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," sebagaimana dikutip melalui beleid tersebut, dikutip Senin (16/6/2025).
Dalam hal ini, penambahan investasi pemerintah pada LKI dapat melebihi nilai sepanjang diakibatkan oleh selisih kurs, sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara tahun berjalan.
Realisasi Pendapatan Negara Merosot
Berdasarkan data APBN Kinerja dan Fakta, realisasi pendapatan negara tercatat Rp810,5 triliun hingga 30 April 2025. Angka itu merosot 12,4% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibanding Rp925,2 triliun pada periode yang sama tahun lalu.
Dalam paparannya, Sri Mulyani menjelaskan penerimaan perpajakan Rp657 triliun hingga April 2025. Angka itu merosot 8,7% (yoy) dibandingkan dengan Rp719,9 triliun pada periode yang sama tahun lalu.
Perinciannya, penerimaan pajak adalah Rp557,1 triliun hingga 30 April 2025, turun 10,8% (yoy) dibandingkan dengan Rp624,2 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, kepabeanan dan cukai adalah Rp100 triliun hingga 30 April 2025. Angka ini tumbuh 4,4% (yoy) dibandingkan dengan Rp95,7 triliun pada periode yang sama tahun lalu.
Kemudian, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp153,3 triliun hingga 30 April 2025, turun 24,7% dibandingkan dengan Rp203,6 triliun pada periode yang sama tahun lalu.
"Realisasi penerimaan terus menunjukkan tren penguatan, menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi terus menujukan adanya tren penguatan meski dihadapkan pada berbagai guncangan," ujar Sri Mulyani dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (20/5/2025).
Sementara itu, realisasi belanja negara adalah Rp806,2 triliun hingga 30 April 2025. Angka ini merosot 5,1% (yoy) dibandingkan dengan Rp849,3 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp546,8 triliun atau turun 7,6% (yoy) dibandingkan dengan Rp591,7 triliun dan transfer ke daerah Rp259,4 triliun atau tumbuh 0,7% (yoy) dibandingkan dengan Rp257,5 triliun.
"Belanja negara terealisasi sebesar Rp806,2 triliun atau 22,3% dari target APBN. Hal ini menunjukkan di tengah masa transisi, APBN 2025 tetap berfungsi optimal dalam menujang pelaksanaan program prioritas yang sangat dirasakan oleh rakyat kita," ujarnya.
Dengan realisasi pendapatan dan belanja negara yang merosot secara tahunan, maka APBN mencatatkan surplus Rp4,3 triliun hingga April 2025.
(lav)
