Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah mulai mengimplementasikan program insentif ekonomi per hari ini. Salah satu bentuk insentif yang dapat dinikmati masyarakat adalah potongan harga tiket Kereta Api sebesar 30%. Untuk mendukung pelaksanaan program ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 miliar.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pelaksana memgatakan bahwa potongan harga tiket sebesar 30% akan diberikan untuk perjalanan Kereta Api Ekonomi non-subsidi. Program ini berlaku mulai 5 Juni hingga 31 Juli 2025 dengan total 3,4 juta tempat duduk yang tersedia.
Diskon ini berlaku untuk lebih dari 100 perjalanan kereta api yang melayani berbagai rute strategis antardaerah. Beberapa di antaranya adalah KA Ijen Ekspres, KA Rangga Jati, KA Sancaka Utara, KA Cirebon Fakultatif, KA Gunungjati, dan KA Bangunkarta.
Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo menyebutkan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen KAI dalam memperluas akses masyarakat terhadap transportasi publik yang terjangkau dan andal.
“Mobilitas yang inklusif akan menggerakkan ekonomi lokal dan regional. Kami ingin memastikan seluruh lapisan masyarakat tetap dapat melakukan perjalanan dengan biaya efisien, baik untuk usaha, wisata, maupun keperluan keluarga,” ujar Didiek dalam keterangan tertulis, Rabu (5/6/2025).
Langkah ini juga diharapkan dapat mendorong perputaran ekonomi nasional melalui penguatan konektivitas antardaerah. KAI menilai keberadaan transportasi publik yang terjangkau akan membuka akses ke pasar, pusat ekonomi, dan destinasi wisata secara lebih luas.
Selain kereta non-subsidi, KAI juga tetap mengoperasikan layanan Kereta Api Public Service Obligation (PSO) yang disubsidi oleh pemerintah. Jenis layanan ini antara lain KA Rajabasa, KA Kuala Stabas, KA Putri Deli, KA Probowangi, dan KA Airlangga, yang melayani rute-rute vital dan memperkuat konektivitas wilayah secara merata.
KAI optimistis kebijakan ini dapat memberikan dampak berganda (multiplier effect) bagi perekonomian, khususnya sektor riil seperti kuliner, akomodasi, transportasi lanjutan, hingga UMKM di daerah tujuan. Peningkatan konektivitas juga diharapkan mendukung pengembangan desa wisata dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.
(ell)
