Hingga saat ini, belum ada langkah resmi untuk membubarkan pemerintahan, sementara pemilu tidak dijadwalkan berlangsung sebelum musim gugur tahun depan.

Mahkamah Agung Israel sebelumnya memerintahkan pemerintah untuk mengesahkan undang-undang yang mengatur wajib militer bagi komunitas ultra-Ortodoks, yang selama ini dibebaskan dari dinas militer demi menjalani studi agama. Pengadilan menyatakan pengaturan tersebut ilegal. Isu ini telah lama memecah belah masyarakat Israel, sebagian besar di antaranya menjalani wajib militer, dan tensinya kian meningkat sejak perang di Gaza pecah.

Dalam pernyataan resmi dari kantornya, Netanyahu mengakui adanya perpecahan yang semakin dalam di dalam koalisi dan menyebut akan menggelar pertemuan pada Kamis (5/6/2025) untuk mencari jalan tengah.

Anggota parlemen dari Likud, Yuli Edelstein — yang bertanggung jawab mendorong pengesahan RUU tersebut dan menjadi sasaran kemarahan partai ultra-Ortodoks — telah bertemu Netanyahu pada Rabu. Kantor Perdana Menteri menyatakan bahwa Netanyahu “menegaskan adanya cara untuk menjembatani perbedaan pandangan terkait isu wajib militer.”

(bbn)