Bloomberg Technoz, Jakarta - Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) memproyeksikan defisit anggaran Indonesia akan menjadi 2,8% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025. Angka ini membengkak dibandingkan dengan 2,3% terhadap PDB pada 2024.

Sekadar catatan, pemerintah melaporkan surplus anggaran 0,02% terhadap PDB per 30 April 2025. Hal ini terjadi karena pendapatan negara mencapai Rp810,5 triliun dan belanja negara Rp806,2 triliun.

Dalam laporan OECD Economic Outlook edisi Juni 2025, organisasi internasional itu menggarisbawahi perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah dan ibu hamil, pembentukan dana kekayaan negara baru Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, dan hilangnya pendapatan akibat diskon tarif listrik pada awal 2025 akan memberikan tekanan tambahan sekitar 1,6% terhadap PDB pada defisit anggaran.

Namun, OECD tidak menampik pemotongan belanja atau efisiensi anggaran menyeluruh sebesar 1,3% terhadap PDB bisa menjadi langkah mitigasi pemerintah untuk mempertahankan defisit anggaran pada batas maksimum 3%, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

"Meskipun defisit anggaran meningkat, kebijakan fiskal akan netral pada 2025 karena hanya sebagian dana yang ditransfer ke dana kekayaan negara baru [Danantara] akan dialihkan menjadi pengeluaran investasi publik baru pada 2025," sebagaimana dikutip dari laporan OECD, Rabu (4/6/2025).