"Mengapa data Kemnaker hanya 26 ribu? Itu jelas manipulatif, seolah ingin memoles citra di hadapan Presiden. Ini bukan sekadar salah data, tapi berpotensi terjadi kebohongan publik," ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal.

"Kami mendesak dibentuknya Satgas Nasional PHK. Satgas ini penting agar ada satu sumber data yang sahih, dilakukan pemetaan, klasifikasi penyebab, dan dirumuskan solusi untuk menyelamatkan nasib buruh dan keluarganya."

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak awal Januari hingga 20 Mei 2025 mencapai 26.455 orang. Angka ini mengalami kenaikan dari laporan per 23 April yang masih sebesar 24.036 orang.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Indah Anggoro Putri mengatakan, angka itu juga masih naik jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau Januari hingga Mei 2024.

"Yang terakhir masih 24 ribu 24 ribu 26.455. Per 20 Mei 2025. Wilayah Jawa Tengah tertinggi, nomor 2 Jakarta, nomor 3 Riau. Sektornya pengolahan, perdagangan besar eceran, dan jasa," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, dikutip Rabu (22/5/2025).

(ain)