Investasi di sektor perkeretaapian akan menjadi salah satu pembahasan dalam kunjungan delegasi China yang dipimpin oleh Li dalam kunjungannya ke Tanah Air pada Sabtu (24/5/2025)—Senin (26/5/2025).
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan kunjungan Perdana Menteri China Li Qiang akan dibarengi dengan sejumlah komitmen investasi baru di Tanah Air, termasuk untuk sektor perkeretaapian.
Komitmen tersebut tidak termasuk dari komitmen investasi US$10 miliar dari China saat kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Beijing menemui Xi Jinping awal November 2024.
“[Komitmen] yang US$10 miliar itu sudah berjalan. [Kali] ini sifatnya baru ada kesepakatan dengan dunia usaha, atau private sector, dan ada juga dengan BUMN. Ini proyek baru, tentunya kami dari Kemeninvest akan mengawal agar proyek berjalan baik dan sesuai harapan,” ujarnya, Sabtu (24/5/2025), di sela agenda penjemputan Li di Bandara Internasional Halim Perdanakusuma.
Rosan mengelaborasi proyek baru yang akan dikerjasamakan dengan China kali ini menyangkut investasi untuk gerbong kereta api bersama BUMN dan badan usaha lainnya, lalu juga di bidang penghiliran mineral, termasuk baterai EV, hingga di sektor kimia.
Sebelumnya, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyebut perpanjangan proyek Kereta Cepat Jakarta—Bandung (KCJB) hingga ke Surabaya memang masih dalam proses studi kelayakan, setelah pada tahun lalu pemerintah telah melakukan prastudi.
Proyek kereta cepat menuju ke Surabaya ini juga diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 296/2020 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.
Pada awal 2024, pemerintah sempat berwacana bahwa proyek ini akan dikembangkan untuk jalur hingga ke Yogyakarta terlebih dahulu untuk tahap awal.
Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi saat itu mengatakan pemerintah tidak akan langsung membangun hingga ke Surabaya karena keterbatasan waktu dan biaya.
“Sekarang sedang penggodokan untuk perencanaan. Ada kemungkinan jalurnya dibangun sampai Yogyakarta dahulu. Kalau [langsung] sampai ke Surabaya [terkendala] masalah waktu dan biaya,” ujar Dwiyana saat ditemui di Kompleks Parlemen, akhir Januari 2024.
Kendati demikian, Dwiyana enggan menjelaskan dengan lengkap ihwal daerah mana saja yang bakal dilintasi oleh megaproyek tersebut. Sebab, hal ini dilakukan untuk mencegah adanya spekulan yang berpotensi menaikan harga tanah.
(wdh)
