"Jadi memang harus diputuskan lagi di Rakortas," kata dia.
Namun hingga saat ini, Arief mengaku penundaan penyaluran bansos beras masih berlanjut, sekaligus belum memastikan sampai kapan penghentian bansos pangan tersebut dilakukan.
"Sampai saat ini belum ada Bantuan Pangan dalam bentuk beras pada 2025," ujar Arief saat dimintai konfirmasi, dalam kesempatan terpisah.
Selain menjaga harga GKP, kata Arief, penghentian sementara bansos tersebut juga masih belum terlalu mendesak. Pemerintah, kata dia, masih mengandalkan stabilisasi harga melalui beras SPHP.
Tetapi, penyaluran beras SPHP juga diketahui dihentikan sejak 7 Februari lalu, melalui surat kepada Direktur Utama Perum Bulog bernomor 31/TS.03.03/K/02/2025 tertanggal 6 Februari, sebagai tindak lanjut hasil Rakortas Bidang Pangan pada 31 Januari lalu.
Penyaluran beras SPHP tersebut sudah digelontorkan pemerintah sebanyak 181 ribu ton yang mulai sejak awal Januari hingga Februari itu, dari total alokasi yang sebanyak 300 ribu ton.
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan padahal sebelumnya telah memutuskan untuk memberikan bansos pangan selama 6 bulan atau sejak januari hingga Juni tahun ini.
Bansos ditargetkan akan disalurkan hingga sebanyak 160.000 ton beras, yang menyasar pada 16 juta orang penerima manfaat.
Data penerima bansos beras pada 2025 itu akan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.
Perinciannya, terdiri dari 15,6 juta PBP desil 1 dan 2, serta 400.000 PBP perempuan kepala rumah tangga miskin dan lansia tunggal.
(ibn/del)
