Netty Ismail - Bloomberg News
Bloomberg, Malaysia berkomitmen untuk memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin RON95 pada paruh kedua tahun ini, di tengah prospek ekonomi yang kian buram akibat ancaman tarif Amerika Serikat (AS).
"Pemerintah akan terus menilai masukan dan umpan balik dalam menyempurnakan detail dari perombakan subsidi bahan bakarnya karena secara aktif melibatkan berbagai pemangku kepentingan," kata juru bicara Kementerian Keuangan dalam menanggapi pertanyaan dari Bloomberg News.
Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada Oktober tahun lalu mengatakan Pemerintah Malaysia akan memangkas subsidi pada bensin paling populer pada pertengahan 2025, sebuah langkah berani yang diharapkan dapat menghemat pemerintah sebesar 8 miliar ringgit (US$1,9 miliar atau sekitar Rp31,21 triliun asumsi kurs saat ini) per tahun.
Para pembuat kebijakan merencanakan sistem harga dua tingkat untuk bensin RON95. Anwar mengatakan saat itu bahwa hanya 15% orang terkaya yang akan membayar harga pasar untuk itu, sementara sisanya akan menikmati harga subsidi saat ini.
“Pemerintah tetap berkomitmen untuk melaksanakan rasionalisasi subsidi RON95 pada paruh kedua 2025, dan akan membagikan perincian lebih lanjut pada waktunya,” kata juru bicara tersebut.
Anwar, yang berada di pertengahan masa jabatan lima tahunnya, menghadapi kesulitan. Anggota parlemen telah mendesak pemerintah untuk menunda langkah tersebut dan penyesuaian lain terhadap kebijakan fiskal yang mereka khawatirkan akan melemahkan kepercayaan bisnis dan meningkatkan biaya bagi konsumen.
Namun, pemangkasan subsidi adalah kunci untuk memenuhi janji pemerintah untuk mempersempit defisit fiskal negara tersebut.
Pengurangan subsidi solar pada Juni tahun lalu menambah kas pemerintah — dan diikuti oleh kekalahan koalisi yang berkuasa dalam pemilihan sela.
Untuk meredakan kekhawatiran warga Malaysia, Anwar — yang juga menteri keuangan — mengatakan pada Maret bahwa sebuah studi pemerintah menunjukkan pemotongan subsidi yang direncanakan tidak akan memengaruhi 80% hingga 90% populasi.
Penurunan harga minyak global baru-baru ini telah memudahkan para pembuat kebijakan untuk terus maju dengan langkah yang sensitif secara politis karena gangguan dalam perdagangan global dari tarif Presiden AS Donald Trump meredupkan prospek ekonomi Malaysia.
Para pejabat berusaha untuk menegosiasikan kesepakatan dengan Washington dalam jeda 90 hari pada tarif yang lebih tinggi yang diamanatkan oleh Trump, yang sementara itu telah mengenakan pungutan 10% pada barang-barang dari Malaysia dan banyak mitra dagang lainnya.
Malaysia telah menunda ekstensifikasi pajak penjualan dan layanan yang direncanakan yang jatuh tempo pada tanggal 1 Mei, memberikan penangguhan sementara bagi para produsen. Namun, harga listrik dijadwalkan naik pada bulan Juli.
Pemerintah yakin akan mencapai targetnya untuk mempersempit kesenjangan anggaran menjadi 3,8% dari produk domestik bruto tahun ini dari 4,1% pada 2024, Menteri Keuangan Kedua Malaysia Amir Hamzah Azizan mengatakan pada bulan April.
Para pembuat kebijakan berusaha untuk memastikan bahwa penerapan pemotongan subsidi bensin "semulus mungkin bagi warga Malaysia dan efektif dalam memenuhi tujuannya," kata juru bicara Kementerian Keuangan.
“Tujuan utamanya tetap jelas — untuk memastikan bahwa sebagian besar warga Malaysia terus menikmati RON95 dengan harga subsidi sambil mengatasi kebocoran subsidi kepada warga asing, bisnis, dan pembayar pajak berpendapatan tertinggi,” kata juru bicara tersebut.
(bbn)
