Sekadar catatan, Kemenkeu terakhir kali melakukan konferensi paparan kinerja APBN pada 30 April 2025. Kala itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan realisasi APBN hanya hingga Maret 2025.
"Seharusnya dengan Coretax yang bapak punya, data hari per hari penerimaan pajak bapak punya. Kalau masih membutuhkan kompliasi yang sangat lama, Coretax fungsinya apa?," ujar Misbakhun.
Menurut Misbakhun, Indonesia mengalami dua tekanan dalam penerimaan, yakni tekanan penerimaan pajak dan tekanan pengeluaran untuk restitusi.
Dukungan Politik
Misbakhun menggarisbawahi agenda RDP pada hari ini merupakan ruang terbuka bagi Suryo untuk mendapatkan dukungan politik untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak (tax ratio).
"Kita tidak sedang memberikan tekanan apapun kepada Bapak [Suryo], partai saya ini Golkar pendukung pemerintah. Pak Mohamad Hekal dari partai [Gerindra] pendukung penuh pemerintah. Mari kita cari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah bangsa ini," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Suryo memang hanya memaparkan penerimaan pajak yang mencapai Rp400,1 triliun hingga 31 Maret 2025. Angka ini setara 16,1% terhadap APBN dan meningkat dibandingkan realisasi Rp240,4 triliun hingga 28 Februari 2025.
Bloomberg Technoz sudah berupaya mengonfirmasi kepada Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu ihwal data penerimaan pajak per April 2025 yang dipaparkan Misbakhun. Namun belum mendapatkan konfirmasi hingga berita ini diterbitkan.
(lav)
