Berdasarkan komponen pengeluaran, kata Sri Mulyani, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,89% didukung meningkatnya mobilitas masyarakat seiring libur tahun baru serta pergeseran libur Ramadan dan Idulfitri ke kuartal I.
Daya beli masyarakat yang tetap terjaga didukung berbagai insentif melalui pemberian tunjangan hari raya (THR) dan berbagai stimulus fiskal, seperti diskon tarif listrik dan tarif tol, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) properti, serta Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP) sektor padat karya.
Menurut dia, pemerintah juga berhasil menjaga harga pangan yang terjangkau melalui optimalisasi peran Perum Bulog dalam stabilisasi harga. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi tumbuh terbatas pada level 2,12%, terutama dipengaruhi investasi bangunan yang tumbuh melambat sebagaimana tercermin pada kinerja sektor konstruksi yang tumbuh terbatas. Di samping itu, investasi mesin nonkendaraan juga melambat.
Bendahara Negara mengatakan konsumsi pemerintah terkontraksi 1,38% (yoy) karena efek dasar tinggi (high base effect) belanja pada kuartal I-2024 yang tinggi bersama dengan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan belanja bansos yang dipercepat untuk mitigasi dampak El-Nino. Namun, belanja pemerintah meningkat pada akhir kuartal I di tengah masa transisi pemerintahan.
Menyitir data BPS, realisasi pertumbuhan konsumsi pemerintah pada kuartal I-2025 memang lebih rendah dibandingkan dengan 20,44% (yoy) pada kuartal I-2024. Kemenkeu melaporkan realisasi belanja negara sampai 31 Maret 2025 tercatat sebesar Rp620,3 triliun atau 17,1% dari target APBN 2025.
Sementara itu, ekspor tumbuh 6,78%, ditopang ekspor komoditas sawit dan besi baja yang tumbuh masing-masing 36% dan 6,6%.
Dari sisi produksi, sektor pertanian tumbuh signifikan 10,52% didukung peningkatan produksi padi pada panen raya dan permintaan bahan pangan pada momen Ramadan. Peningkatan produktivitas didukung oleh distribusi pupuk bersubsidi yang makin baik.
Pada periode Januari-Februari 2025, produksi beras nasional meningkat lebih dari 60% (yoy) dengan stok beras di Bulog mencapai 2,5 juta ton. Data Rice Outlook April 2025 menunjukkan produksi beras Indonesia pada musim tanam 2024/2025 menjadi yang tertinggi di Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Produksi diperkirakan mencapai 34,6 juta ton atau tumbuh 4,8% (yoy).
Industri pengolahan yang berkontribusi 19,3% terhadap perekonomian tumbuh 4,55% ditopang oleh aktivitas hilirisasi. Sektor perdagangan yang berkontribusi 13,2% tumbuh 5,03%. Sektor transportasi dan pergudangan serta akomodasi dan makan minum masing-masing tumbuh 9,01% dan 5,75%, yang dinilai mengindikasikan mobilitas dan daya beli masyarakat yang kuat.
“Hal tersebut didukung oleh pemberian PPN DTP untuk tiket pesawat dan diskon tarif tol. Di sisi lain, sektor pengadaan listrik tumbuh 5,11% didukung oleh diskon harga listrik,” ujarnya.
Sektor pertambangan mengalami kontraksi seiring dengan penurunan harga komoditas global yang disebabkan oleh turunnya permintaan. Di sisi lain, hilirisasi masih terus berlanjut dan mendukung pertumbuhan sektor industri pengolahan.
Sektor konstruksi tumbuh terbatas 2,18% dipengaruhi oleh sentimen melihat dan menunggu atau wait and see dari investor. Sektor jasa informasi dan komunikasi tumbuh hingga 7,72%, dengan transformasi digital dan adopsi Artificial Intelligence (AI) di berbagai sektor yang makin kuat. Perkembangan tersebut meningkatkan traffic data dan mendorong pembangunan pusat data.
Jasa pendidikan dan kesehatan tumbuh kuat masing-masing 5,03% dan 5,78%. Bendahara Negara mengatakan pertumbuhan kedua sektor tersebut didukung oleh belanja negara di sektor pendidikan yang meliputi Tunjangan Penghasilan Guru (TPG), realisasi pembayaran program Indonesia Pintar (PIP), dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK). Sementara itu, di sektor kesehatan pemerintah juga meluncurkan layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Ke depan, dinamika perekonomian global masih sangat menantang dan tidak mudah. Diperlukan pemantauan secara berkala dan upaya mitigasi dampak ketidakpastian, antara lain melalui deregulasi, pembentukan satgas ketenagakerjaan, serta strategi mitigasi risiko untuk menjaga stabilitas ekonomi, serta melindungi dunia usaha dan menjaga daya beli masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah secara dini juga telah melakukan negosiasi bilateral dan mendorong kerja sama di berbagai forum multilateral untuk bersama-sama mengatasi tantangan geopolitik global.
Hal ini telah diinisiasi antara lain dalam kesempatan Spring Meeting dan Pertemuan Group of Twenty (G20) pada April lalu serta Sidang Tahunan Asian Development Bank serta Pertemuan ASEAN+3 Finance Ministers’ and Central Bank Governors' Meeting pada awal Mei 2025. Pemetaan produk unggulan untuk pasar ASEAN+3, Uni Eropa, dan Brazil, Russia, India, Cina, dan Afrika Selatan (BRICS) juga dilakukan untuk membuka pasar ekspor baru.
Dari sisi internal, tantangan global ini menjadi momentum bagi pemerintah melalui semua kementerian/lembaga untuk makin koordinatif dan suportif, terutama dalam melakukan deregulasi untuk mengatasi hambatan dalam perdagangan dan investasi terutama dari global.
“Realisasi penyerapan, menyesuaikan dengan rekonstruksi pada belanja negara, akan makin dipercepat. Implementasi program prioritas seperti makan bergizi gratis [MBG] terus diperluas cakupannya. Demikian halnya dengan dukungan untuk sektor perumahan melalui insentif perpajakan, termasuk perluasan target perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan [FLPP] menjadi lebih tinggi dari sebelumnya 220.000,” ujarnya.
(lav)
