Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah melakukan pembukaan blokir atau realokasi hasil efisiensi belanja sebesar Rp86,6 triliun kepada 99 kementerian/lembaga (K/L) sampai 25 April 2025, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk prioritas pembangunan nasional.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pembukaan blokir atau realokasi terjadi pada 23 K/L baru di Kabinet Merah Putih sebesar Rp33,11 triliun. Selain itu, pembukaan blokir atau realokasi juga terjadi pada 76 K/L lainnya sebesar Rp53,49 triliun.
"Buka blokir atau realokasi penajaman terjadi untuk K/L yang baru di dalam Kabinet Merah Putih ada 23 K/L hasil restrukturisasi masih proses, tetapi sampai saat ini sudah Rp33,11 triliun, 76 K/L sudah sebesar Rp53,49 triliun. Maka total Rp86,6 triliun," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita, dikutip Kamis (1/5/2025).
Menyitir data BPS, realisasi pertumbuhan konsumsi pemerintah pada kuartal I-2025 memang lebih rendah dibandingkan dengan 20,44% (yoy) pada kuartal I-2024. Angkanya juga masih lebih rendah dibandingkan 3,33% (yoy) pada kuartal I-2023. Namun, realisasi pada awal tahun ini masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan kontraksi 6,58% (yoy) pada kuartal I-2022.
Berikut merupakan realisasi pertumbuhan konsumsi (yoy) pemerintah pada kuartal I dalam lima tahun terakhir.
- 2021: 2,59%
- 2022: -6,58%
- 2023: 3,33%
- 2024: 20,44%
- 2025: -1,38%
(lav)
