“Sistem digitalisasi ini menyangkut penggunaan bahan bakar minyak dan juga berkaitan dengan tracking kemana perginya bahan bakar yang dikeluarkan oleh negara yang digunakan oleh TNI ini,” tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Muhammad Ali membeberkan TNI AL memiliki tunggakan utang BBM ke Pertamina senilai Rp3,2 triliun untuk operasional kapal.
"Untuk bahan bakar memang ini kalau kita berpikir masih sangat terbatas, kemarin ada tunggakan itu bahan bakar Rp2,25 triliun dan saat ini kita sudah dikenakan harus membayar utang lagi Rp 3,2 triliun. Itu sebenarnya tunggakan," kata Ali dalam rapat dengan Komisi I di Kompleks Parlemen, Senin (24/4/2025).
Menurut Ali, tunggakan tersebut sangat mengganggu kegiatan operasional TNI AL. Dia lantas meminta agar tunggakan itu diputihkan oleh Pertamina.
"Jadi, ini mengganggu sekali kegiatan operasional, dan harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan," ujarnya.
Sementara itu, Pertamina menyatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah terkait dengan usulan TNI AL yang memiliki tunggakan utang sebesar Rp3,2 triliun terkait dengan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional kapal TNI.
“Terkait dengan usulan pemutihan piutang, tentu kami akan berkoordinasi dengan pemerintah selaku pemegang saham untuk melihat bagaimana regulasinya,” kata VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, saat dimintai konfirmasi pada Selasa (29/4/2025).
“Karena pengelolaan anggaran BUMN harus dilaporkan ke pemerintah.”
(naw)
