Menkeu juga mengatakan, sebaiknya masyarakat tidak perlu panik melihat defisit melanda APBN. Itu karena APBN memang dirancang defisit sebesar Rp63,3 keseimbangan primer, juga defisit sebesar Rp616,2 triliun.
"...Didesain karena dirancang counter cyclical mendukung pemulihan ekonomi dan akselerasi program-program pembangunan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto. Tapi tetap terukur," kata Sri Mulyani.
Melihat postur, defisit APBN pada akhir Maret mencapai Rp104,2 triliun. "Sekali lagi, saya ulang APBN 2025 dirancang dengan defisit Rp616,2 T ini sudah disepakati dengan DPR dan sudah jadi Undang-Undang. Defisit Rp104,2 triliun itu setara 16,9% dari target defisit APBN 2025," jelas Sri Mulyani.
Berdasarkan data yang dipaparkan siang ini, realisasi penerimaan perpajakan dalam APBN 2025 secara keseluruhan tercatat Rp400,1 triliun per Maret 2025. Angka ini lebih rendah dibanding kinerja penerimaan perpajakan pada periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp462,91 triliun.
"Penerimaan ini terdiri dari penerimaan pajak Rp322,6 triliun dan kepabeanan dan cukai Rp77,5 triliun," ujar Sri Mulyani.
Selanjutnya, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp115,9 triliun. Dengan demikian, secara akumulasi, total penerimaan negara sampai 31 Maret 2025 tercatat Rp516,1 triliun atau menurun dibanding penerimaan negara per 31 Maret 2024 yang mencapai Rp620 triliun.
Dalam paparan kinerja APBN 2025, Menkeu juga mengatakan bahwa realisasi asumsi APBN 2025 sampai akhir Maret lalu mirip atau sangat dekat tapi memang relatif cenderung lebih rendah dibanding realisasi tahun lalu. Mulai dari asumsi harga minyak, juga asumsi nilai tukar.
(rui)
