Angka itu muncul lantaran investasi yang besar untuk pengadaan battery energy storage systems (BESS). Apalagi, posisi pembangkit diesel milik PLN yang mesti diganti PLTS cenderung tersebar di wilayah terpencil.
Seperti diketahui, tarif yang menyentuh kisaran US$30 sen per kWh itu jauh lebih tinggi dari rentang harga patokan tertinggi (HPT) yang ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.
Misalkan, harga pembelian tenaga listrik dari PLTS Fotovoltaik, yang belum memperhitungkan fasilitas baterai dan penyimpanan listrik lainnya, dipatok di rentang US$6,95 sen per kWh sampai dengan US$11,47 sen per kWh untuk 10 tahun pertama.
“Saat ini, tarif listrik untuk proyek dedieselisasi masih dalam tahapan proses evaluasi,” kata Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN Gregorius Adi Trianto saat dikonfirmasi, dikutip Jumat (25/4/2025).
Belakangan, PLN telah menyiapkan lelang untuk tahap 2 proyek dedieselisasi. Hanya saja, kepastian tahapan lelang selanjutnya tertunda lantaran kendala tarif konsorsium Indika Energy dan ib vogt tersebut.
Sumber Bloomberg Technoz menuturkan Kementerian ESDM mengusulkan agar tarif yang didapat dari lelang proyek dedieselisasi itu diakomodasi lewat peraturan menteri (Permen) tentang tarif pembangkit hibrida.
Dengan demikian, angka yang didapat sekitar US$30 sen per kWh nantinya tidak bermasalah kemudian hari dari sisi bisnis dan hukum lantaran jauh di matriks tarif yang diatur dalam Perpres 112.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menuturkan kementeriannya telah menyelesaikan draf muatan Permen tarif pembangkit hibrida tersebut.
Saat ini, Kementerian ESDM tengah menunggu pendapat dari dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Menunggu pendapat BPKP,” kata Eniya saat dikonfirmasi.
Eniya menuturkan belum ada arahan lebih lanjut terkait dengan persetujuan proyek dedieselisasi tersebut dari Bahlil sampat saat ini.
“Belum ada arahan dari pak menteri,” tuturnya.
Bloomberg Technoz telah meminta konfirmasi kepada Direktur Utama INDY Arsjad Rasjid dan Wakil Direktur Utama INDY Azis Armand perihal kelanjutan keputusan investasi di tengah polemik tarif ini. Hanya saja, permohonan konfirmasi belum ditanggapi sampai berita tayang.
“Belum banyak yang bisa dibagikan tentang kemajuannya [proyek],” kata Head of Corporate Communications INDY Ricky Fernando saat dikonfirmasi.
Klaster Proyek Dedieselisasi Pembangkit BBM
Tahapan pertama proyek dedieselisasi itu terbagi ke dalam 2 klaster, sisi timur dimenangkan oleh konsorsium INDY & Infraco Asia Development Pte.Ltd dan sisi barat dimenangkan ib vogt GmbH. Secara keseluruhan PLN membuka 94 lokasi untuk program dedieselisasi tahap pertama ini.
Pada klaster timur, nilai investasi yang mesti disiapkan konsorsium INDY & Infraco diperkirakan mencapai US$240 juta. Hitung-hitungan kebutuhan investasi itu akan digunakan untuk mengkonversi pembangkit diesel PLN menjadi PLTS dengan kapasitas setrum mencapai 103 megawatt (MW).
Paket investasi itu turut memperhitungkan pengadaan baterai dengan kapasitas sekitar 252 megawatt (MW), yang bakal menjadi komponen biaya terbesar nantinya.
Lewat konsorsium ini, INDY bakal membangun PLTS hibrida baterai untuk 46 lokasi. Rinciannya, 24 lokasi di Sulawesi, 16 lokasi di Maluku dan 6 lokasi di Nusa Tenggara.
Melalui skema built-operate-own (BOO), konsorsium INDY bakal mengerjakan proyek dan memiliki kontrak pengelolaan selama 20 tahun sejak operasi komersial (COD).
Di sisi lain, ib vogt bakal mengerjakan proyek konversi PLTD pada 48 lokasi di sisi barat. Nilai investasi yang dibutuhkan sekitar US$240 juta.
Lokasi proyek yang dimenangkan ib vogt tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Madura, dengan kapasitas setrum PLTS 60 MW dan kapasitas simpan baterai 175 MW.
Nantinya, Konsorsium INDY bakal melibatkan anak usaha PLN, PLN Indonesia Power sebagai mitra wajib atau mandatori dengan kepemilikan saham maksimal 15%. Sementara itu, ib vogt bakal menggandeng anak uasha PLN lainnya, PLN Nusantara Power.
“Konsorsium Indika Energy dan Infraco sebagai pemenang lelang akan bermitra dengan PLN Indonesia Power dengan saham sebesar 15%,” kata Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga PLN Indonesia Power saat dikonfirmasi.
PLN telah menyiapkan lelang anyar untuk program PLTD tahap kedua dan ketiga, dengan total kapasitas konversi 800 MW.
Secara keseluruhan, perusahaan setrum negara saat ini memiliki 5.200 unit pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan kapasitas 2,37 gigawatt (GW), tersebar di 2.130 lokasi.
Situasi itu yang belakangan mengerek beban produksi listrik PLN lantaran komponen impor diesel yang terbilang besar. Apalagi, harga minyak mentah belakangan bergerak fluktuatif beberapa tahun terakhir.
— Dengan asistensi Mis Fransiska Dewi.
(naw)
