Rahman menjelaskan data Korlantas merupakan data yang merekam seluruh kendaraan yang teregistrasi sepanjang waktu, sehingga dapat terlihat nopol dan kendaraan yang terdaftar di MyPertamina benar adanya.
Data penerima BBM subsidi di MyPertamina terutama gasoil atau Bio Solar, kata dia, sudah lengkap sejak tahun 2023, sementara gasoline atau BBM Pertalite sudah rampung terdata pada tahun 2024.
Untuk itu, data penerima BBM subsidi perlu dicek kembali dengan data Samsat sekaligus untuk memperbaiki penggunaan QR Code MyPertamina yang saat ini masih banyak celah penyelewengan atau kecurangan.
"Saat ini beberapa ditemukan di lapangan, QR Code digunakan secara berulang atau digunakan oleh mobil yang tidak sesuai dengan QR Code tersebut,” tuturnya.
Penyelewengan QR Code tersebut bisa dicegah dengan integrasi data Samsat. Dengan begitu, perusahaan bisa memastikan bahwa kendaraan tersebut memang kondisi kendaraannya masih beroperasi dan membayar pajak secara rutin.
Selain itu, Rahman juga mengharapkan adanya integrasi data menjadi satu sumber untuk mempermudah perusahaan yang tidak perlu koordinasi dengan lebih banyak instansi.
Baleg DPR saat ini tengah mengusulkan inisiatif revisi undang-undang (RUU) Statistik, untuk memberikan mandat kepada Badan Pusat Statistik (BPS) membentuk sebuah pusat data (big data).
Ketika BPS memiliki data tersebut, Pertamina nantinya hanya berkoordinasi dengan BPS guna memudahkan dalam pengambilan keputusan.
Adapun Pertamina juga sudah melaporkan data penerima BBM subsidi kepada BPS untuk diintegrasikan lebih lanjut. Hal ini merupakan tindak lanjut dari rencana transformasi subsidi energi pemerintah.
Wacana peralihan subsidi energi dari berbasis barang menjadi berbasis penerima sebelumnya memang sempat mengemuka akhir tahun lalu, saat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa subsidi BBM akan diganti sebagian dengan bantuan langsung tunai (BLT).
Pada November 2024, Bahlil mengumumkan pengalihan subsidi BBM menjadi BLT akan dilakukan secara kombinasi atau blended.
Dengan kata lain, subsidi BBM tidak akan sepenuhnya dicabut; tetapi hanya sebagian dialihkan ke dalam format bantuan uang kepada masyarakat, sedangkan sisanya tetap menggunakan skema subsidi berbasis kuota terhadap komoditas/barang.
“Nanti Bapak Presiden [Prabowo Subianto] insyallah dengan kami akan mengumumkan, jadi skemanya ini kemungkinan besar itu blending antara ada subsidi barang dan sebagian subsidi BLT,” kata Bahlil, Rabu (27/11/2024).
Bahlil mengaku sudah menemui Prabowo untuk membahas keputusan final mengenai perubahan skema subsidi BBM mulai 2025, berikut tata cara penyaluran dan kriteria penerimanya agar lebih tepat sasaran.
Dia pun menggarisbawahi bahwa perubahan skema tersebut tidak berarti pemerintah akan mencabut subsidi BBM. “Semuanya ada subsidi, cuma selama ini kan kita tahu, bahwa subsidi ini ditengarai sebagian tidak tepat sasaran,” lanjutnya.
(mfd/naw)
