Di sisi lain, pemerintah belum menyebutkan dengan gamblang berapa anggaran yang dialokasikan untuk program Koperasi Desa Merah Putih. Selain itu, pemerintah mengatakan masih melakukan diskusi ihwal skema pembiayaan dari program prioritas.
Hal yang terang, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menyusun kebijakan penyaluran sumber dana dari APBN Tahun Anggaran 2025 sebagai modal awal pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Hal itu sebagaimana termaktub dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Selain itu, Thomas mengatakan belanja prioritas dalam APBN 2025 meliputi lima sektor utama. Pertama, sektor pendidikan mendapat alokasi sebesar Rp724,3 triliun untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan; pemberian MBG anak sekolah, renovasi sekolah dan pembangunan sekolah unggulan; dan penguatan link and match dengan pasar kerja.
Kedua, perlindungan sosial dialokasikan Rp503,6 triliun untuk melanjutkan perlindungan sosial, sinergi dan integrasi perlinsos dengan kartu kesejahteraan, penguatan perlinsos sepanjang hayat dan penguatan graduasi dari kemiskinan. Ketiga, kesehatan mendapatkan Rp218,5 triliun yang difokuskan kepada penurunan stunting dan penguatan layanan kesehatan.
Keempat, ketahanan pangan memperoleh Rp144,6 triliun untuk intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian dan peningkatan akses pembiayaan serta penguatan cadangan pangan nasional. Kelima, hukum, pertahanan dan keamanan Rp376,4 triliun untuk modernisasi alat pertahanan serta penguatan sistem keamanan.
Kinerja APBN per 31 Maret 2025
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Maret 2025 mencatat defisit sebesar Rp104,2 triliun atau setara 0,43% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kementerian Keuangan menilai angka ini masih dalam batas aman dan sesuai dengan target defisit tahunan yang dipatok 2,53% PDB.
Pendapatan negara hingga Maret 2025 mencapai Rp516,1 triliun atau 17,2% dari target tahunan sebesar Rp3.005,1 triliun. Sebagian besar penerimaan berasal dari perpajakan sebesar Rp400,1 triliun (16,1% target), yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp322,6 triliun dan kepabeanan serta cukai sebesar Rp77,5 triliun.
Sementara itu, belanja negara tercatat sebesar Rp620,3 triliun atau 17,1% dari pagu Rp3.621,3 triliun. Belanja pemerintah pusat mencapai Rp413,2 triliun, terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp196,1 triliun dan belanja non-K/L Rp217,1 triliun. Sedangkan transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp207,1 triliun atau 22,5% dari target.
(lav)
