Jika ditinjau dari sisi komersial atau harga, komoditas energi dari Rusia menjanjikan harga yang cukup murah. Namun, minyak dan gas dari Negeri Beruang Merah selalu mendapat tantangan dan halangan dari mitra negara lain. Bahkan, hingga kini sektor energi Kremlin masih dikenakan sanksi oleh AS.
Dari sektor gas, Rusia memiliki cadangan gas terbesar di dunia, bahkan masuk dalam tiga negara terbesar produksi minyak di dunia setelah Arab Saudi dan AS. Jika RI bekerja sama dengan Rusia, syarat dan ketentuan yang berlaku juga tidak akan serumit kerja sama dengan AS.
“Sehingga dari sisi komersial, Rusia mitra yang cocok untuk impor crude [minyak mentah] dan LNG. Kerja sama di bidang kilang minyak dan teknologi perminyakan,” ucapnya.
Hadi, yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) pada 2016—2022 itu mengatakan, selama ini teknologi perminyakan didominasi oleh negara-negara Barat.
Menurutnya, teknologi Rusia juga tak kalah bagus. Hanya saja, sektor migas Indonesia lebih terbiasa dengan teknologi Barat sehingga tidak familiar dengan keunggulan teknologi perminyakan Rusia.
“Kita butuh teknologi yang kompetitif untuk meningkatkan lifting migas,” ujarnya.
Hadi menjelaskan impor minyak di Tanah Air sebagian besar berasal dari Arab Saudi dan Singapura. Jika RI berminat mengimpor minyak dari Rusia, maka akan terjadi realokasi impor.
Meskipun Rusia menawarkan harga yang kompetitif, Hadi menilai kerja sama minyak mentah dan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) dari Rusia belum bisa dilakukan dalam jangka pendek, mengingat sejumlah sanksi masih berlaku hingga saat ini.
Walhasil, pemerintah perlu berhitung dengan cermat dari sisi komersial dan geopolitik. Ditambah, AS mengenakan tarif imbal balik sebesar 32% yang direncanakan Presiden Donald Trump.
“Banyak sekali tali temali kepentingan Indonesia-AS termasuk regulasi perdagangan baru di bawah Trump,” imbuhnya.
Akan tetapi, dalam jangka waktu menengah dan panjang, Indonesia bisa melakukan perdagangan dan menguntungkan dengan Rusia. Hal ini karena posisi BRICS yang makin kuat dan road map Jalan Sutera China yang semakin menunjukkan taringnya.
“Nah baru aman untuk melakukan perdagangan yang fair dan menguntungkan dengan Rusia,” tutur Hadi.
Dalam sepekan terakhir, pemerintah gencar melakukan penjajakan sektor energi dan tambang dengan Arab Saudi, AS, dan Rusia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti rencana investasi Arab Saudi ke sektor mineral kritis di Indonesia.
“Mereka ingin untuk melakukan kerja sama, khususnya di bidang pertambangan. Mereka juga sekarang melakukan ekspansi dari [industri] minyak ke sektor mineral,” kata Bahlil ditemui di kompleks Istana Negara, Kamis (17/4/2025) petang.
Sementara itu, kerja sama RI dengan AS dilakukan dengan cara menaikkan kuota LPG dari hanya 54% menjadi sekitar 80%—85% dari total impor komoditas tersebut, yang sebanyak 7—8 juta ton/tahun demi menghindari tarif Trump.
Rencana kenaikan impor dari AS, kata Bahlil, juga akan dilakukan untuk komoditas bahan bakar minyak (BBM). Akan tetapi, dia belum mendetailkan berapa kenaikan porsi impor BBM dari AS yang direncanakan pemerintah karena masih akan dibahas bersama tim teknis Kementerian ESDM dan tim dari PT Pertamina (Persero).
Bahlil juga mengatakan pemerintah membahas kepastian komoditas apa saja yang akan dipacu impornya dari AS untuk membuat neraca perdagangan bilateral dengan RI menjadi seimbang.
Di sisi lain, RI juga tengah membahas peluang kerja sama dengan Rusia di sektor migas hingga potensi pengembangan energi baru terbarukan.
Bahkan, Kementerian ESDM tengah mematangkan keinginan investasi Rusia pada proyek pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia.
Rencana investasi PLTN itu turut menjadi bahasan sentral dalam Pertemuan Sidang Komisi Bersama ke-13 antara Indonesia dan Rusia di Jakarta, pekan lalu.
(mfd/wdh)
