Namun, Bahlil menekankan bahwa pemanfaatan nuklir sebagai sumber pembangkit listrik harus diimbangi dengan sosialisasi kepada masyarakat secara masif sehingga masyarakat memahami pemanfaatan nuklir.
Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengungkapkan Indonesia akan mulai membangun PLTN pada 2029. Hal itu dilakukan seiring dengan rencana penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 443 gigawatt (GW) dalam rancangan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025—2060.
Yuliot menjelaskan angka tersebut ditetapkan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 8% pada 2029. Adapun, dari kapasitas pembangkit listrik sebesar 443 GW itu, sebanyak 79% berasal dari energi baru terbarukan (EBT).
"Pengembangan pembangkit nuklir diupayakan percepatan 2029—2032," kata Yuliot dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI pada Januari tahun ini.
Menurutnya, pengembangan PLTN sebuah keniscayaan guna mengisi target bauran EBT sebesar 79% tersebut. Terlebih, beberapa sumber EBT seperti panas bumi berada di lokasi terpencil atau remote area.
Belum Ada Minat
Kendati demikian, Yuliot mengakui hingga kini belum ada perusahaan yang berminat untuk berinvestasi dalam pengembangan PLTN. "Calon perusahaan belum, itu baru kajian pemerintah," ungkapnya.
Selain mendorong penggunaan PLTN, pemerintah juga akan mengembangkan pembangkit arus laut yang dimulai pada 2028—2029. Kemudian, pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung secara masif memanfaatkan area waduk dan pengembangan PLTS atap.
Lalu, pengembangan PLTP secara masif baik offshore maupun onshore. Selanjutnya, pengoperasian PLTU batu bara eksisting sampai dengan power purchase agreement (PPA) berakhir dan cofiring dengan biomassa yang dilengkapi dengan carbon capture and storage (CCS).
(mfd/del)
