Seperti halnya negara-negara ASEAN lainnya, Malaysia memilih untuk tidak membalas tarif tersebut, tetapi tetap membuka ruang dialog. Pemerintah Malaysia juga membantah klaim pemerintahan Trump yang menyebut negara itu memberlakukan tarif sebesar 47% atas produk-produk asal AS.

Anwar menjelaskan bahwa pemerintah telah membentuk pusat komando geo-ekonomi, dan saat ini tengah melakukan pendekatan diplomatik dengan AS untuk mencari "solusi yang dapat diterima bersama." Ia menegaskan bahwa respons Malaysia akan "tenang, tegas, dan berpijak pada kepentingan nasional."

Ia juga kembali menyatakan bahwa Malaysia tidak akan mengalami resesi akibat kebijakan tarif ini, namun membuka kemungkinan untuk meninjau kembali target pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun ini jika tarif mulai diberlakukan pada 9 April.

"Kita harus mengakui bahwa putaran tarif besar-besaran kali ini mungkin hanyalah awal dari tantangan eksternal yang lebih besar ke depannya," ujar Anwar.

(bbn)