Beberapa di antaranya; UU Daerah Khusus Jakarta yang disahkan pada 20 November 2024; UU Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disahkan pada 4 Februari 2025 dan menjadi cikal bakal pembentukan BPI Danantara; UU Mineral dan Batu Bara (Minerba) pada 20 Februari 2025 yang sempat mengundang polemik soal pemberian IUP.

RUU TNI berawal saat DPR memasukkan beleid tersebut ke Prolegnas 2025 pada 18 Februari lalu. Setelah itu, secara maraton mereka menggelar rapat dengan pemerintah, stakeholder, dan kelompok masyarakat.

Hingga pekan lalu, DPR mengebut dengan pelaksanaan rapat Panitia Kerja (Panja) RUU TNI di Hotel Fairmont pada akhir pekan. Proses pembahasan kemudian berlanjut di kompleks DPR oleh Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi pada Senin lalu.

kemarin, Komisi I DPR menyatakan menerima hasil kerja panja, tim perumus, dan tim sinkronisasi. Seluruh fraksi pun sepakat RUU TNI akan dibawa ke paripurna terdekat untuk mendapat persetujuan dan disahkan sebagai undang-undang.

"Semua menyatakan persetujuannya dengan berbagai catatan yang akan menjadi catatan kita semua," kata Ketua Komisi I, Utut Adianto dalam rapat, Selasa (18/03/2025).

(mef/frg)