Dalam banyak praktik internasional, pendanaan promosi wisata yang berkelanjutan biasanya berasal dari kombinasi pajak pariwisata, kontribusi industri, serta alokasi anggaran negara.
"Oleh karena itu, ketimbang hanya mengandalkan dana dari Danantara, penting bagi Indonesia untuk mengembangkan skema pendanaan yang lebih inklusif dan berorientasi jangka panjang, termasuk melalui mekanisme public-private partnership (PPP),"katanya.
Di sisi lain, menurut Taufan jika pendanaan dari Danantara memang akan dialokasikan untuk pariwisata, maka harus ada transparansi dalam pengelolaannya.
"Setiap rupiah yang digunakan untuk promosi harus berdampak nyata terhadap peningkatan jumlah wisatawan, lama tinggal, serta belanja mereka di Indonesia,"kata Taufan.
"Jadi terkait mengenai sumber pendanaan ini harus tetap mengedepankan efektivitas, akuntabilitas, serta strategi yang berorientasi pada hasil, bukan sekadar mencari tambahan anggaran,"tambahnya.
Taufan mengatakan paling terpenting adalah bagaimana Indonesia bisa menciptakan daya tarik wisata yang lebih kuat, meningkatkan aksesibilitas, serta memperbaiki ekosistem pariwisata secara menyeluruh.
"Agar investasi dalam promosi benar-benar membuahkan hasil optimal,"imbuhnya.
Sebelumnya, DPR RI mengusulkan kepada Kementerian Pariwisata (Kemenpar RI) untuk membujuk pemerintah menggunakan dana kelolaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai sumber pendanaan badan promosi pariwisata. Pasalnya memberikan devisa yang sangat besar untuk Indonesia.
Selain itu, berkaca dengan keadaan badan promosi pariwisata Indonesia yang dinilai anggota DPR mandek karena tak memiliki anggaran. Hal ini menjadi penyebab pariwisata Indonesia kalah dari negara tetangga ASEAN, seperti Malaysia dan Singapura.
"Nah dari mana pemerintah mencari dana ini, efisiensi anggaran kan begitu ya Ibu ya. Tetapi Pak Erick Thohir (Menteri BUMN) tuh bilang kepada Presiden ada Rp 300 triliun. Benar kan uang BUMN nih Rp 200 triliun diserahkan Rp100 triliun dikembalikan kepada BUMN untuk sebagai modal kerja kembali. Kenapa Ibu enggak bisa melakukan hal yang sama mengatakan kepada Presiden begitu besarnya pemasukan dari pariwisata ini devisa pariwisata kita Rp317 triliun, masak mau bikin promosi pariwisata aja enggak bisa kan aneh gitu Bu," ujar Evita dalam rapat kerja Komisi VII, dikutip Jumat (14/3).
"Kemarin ya Pak Ketua (Ketua Komisi VII DPR), Menpora ada badan itu yang juga anggarannya dari satu tempat. Kita cari sama-sama Bu bagaimana ini ya kan ini sekarang ada Danantara untuk investasi pariwisata ini investasi loh ya kan ketika itu menjadi unsur dari pendanaan yang selama ini memang menjadi masalah terus," ujarnya.
(dec/spt)
