“Pemanfaatan Danantara untuk pembiayaan proyek-proyek nasional dapat menciptakan kewajiban utang tambahan bagi pemerintah, terutama jika dana yang dikelola tidak cukup untuk menutupi kebutuhan investasi,” tulis Fitch dalam laporannya, dikutip Rabu (12/3/2025).

Fitch mencatat bahwa utang bruto perusahaan non-keuangan publik di Indonesia mencapai sekitar 5% dari PDB pada 2024, sehingga peningkatan pembiayaan melalui Danantara bisa semakin menambah beban utang.

Selain itu, mekanisme pendanaan Danantara yang bergantung pada pengalihan dividen BUMN dan penghematan anggaran negara juga dinilai belum memiliki transparansi yang cukup. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, utang yang diambil melalui skema ini berpotensi membebani neraca fiskal pemerintah.

Fitch memperkirakan defisit fiskal Indonesia akan naik lebih tinggi menjadi 2,5% dari PDB pada 2025, naik dari 2,3% pada 2024. Namun, angka itu masih seperti target defisit Pemerintah RI di 2,53%. Peningkatan defisit ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan belanja publik, termasuk program bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur.

Sinyal Kelesuan Ekonomi

Analyst meeting digelar usai jajaran Kementerian Keuangan RI melangsungkan konferensi pers kinerja dan realisasi APBN Februari 2025 pada Kamis kemarin.

Dalam paparannya kemarin, Kementerian Keuangan RI membeberkan, realisasi penerimaan pajak sampai akhir Februari 2025 hanya sebesar Rp187,8 triliun, hanya sekitar 8,6% dari target APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp2.189,3 triliun.

Realisasi itu anjlok hingga 30,19% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan itu melanjutkan tren pada Januari, di mana realisasi pajak terkontraksi hingga 41,86%.  Alhasil, penerimaan negara terseret turun 20,84% sampai akhir Februari lalu. 

Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan, menjelaskan, penurunan penerimaan pajak pada Januari-Februari adalah salah satunya terdampak penurunan harga komoditas di pasar global. 

Harga komoditas utama turun, seperti batu bara yang anjlok 11,8%, lalu minyak mentah jenis Brent yang melemah 5,2% dan nikel yang turun 5,9%.

"Ini kondisinya cukup normal, tidak ada anomali sama sekali," kata Anggito dalam taklimat media kemarin.

Pemerintah juga mengakui ada faktor administrasi yang juga membuat penerimaan pajak 'rungkad'. Faktor administrasi yang dimaksud adalah penerapan sistem Coretax dan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh 21.

Namun, faktor penerapan TER sepertinya masih bisa diperdebatkan. Implementasi TER dimulai sejak 1 Januari 2024 lalu. Data yang dirilis Kemenkeu, setoran PPh 21 periode Januari-Februari 2024 nyatanya masih bisa tumbuh 25,36% secara tahunan.

Sementara sistem Coretax yang diberlakukan sejak 1 Januari 2025, lebih mungkin menjadi faktor pemicu shortfall pajak awal tahun ini. 

Faktor lain yang juga diduga keras berdampak pada penurunan pajak adalah kelesuan aktivitas ekonomi yang membuat setoran pajak tergerus.

Sebagai gambaran, realisasi pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 Badan, tercatat turun 1,25% secara tahunan. Lalu, penerimaan pajak pertambahan nilai dalam negeri (PPN DN) juga turnu 9,69%. Disusul peneriman PPh 21 yang juga susut hingga 39,5%.

Respons Pasar

Ketika kinerja APBN diumumkan, pasar merespon dengan negatif mengkhawatirkan defisit yang berpotensi makin lebar seiring dengan belum jelasnya rencana Pemerintah RI menambal bolong penerimaan negara di antara rencana belanja yang ekspansif.

Tingkat imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) tenor 10Y naik 1,9 basis poin menyentuh 6,94% diikuti oleh yield SUN 5Y yang juga naik 1,8 basis poin menjadi 6,75%. Yield SUN berdenominasi dolar AS, INDON, juga naik merespon laporan kinerja fiskal tersebut.

Yield INDON 10Y melompat 5,2 basis poin menjadi 5,23% diikuti oleh imbal hasil INDON 20Y yang naik hingga 6 basis, lalu tenor 5Y naik 2,8 basis poin serta tenor 2Y naik 1,4 basis poin.

Indeks saham juga ditutup merah kemarin, terbenam 0,26% di level 6.647. Premi risiko investasi RI, Credit Default Swap tenor 5Y juga melesat kemarin hingga 2,44% menyentuh 81,34. Pagi ini, premi CDS kembali naik hingga 2% menyentuh level tertinggi tiga bulan.

(rui/aji)