Pajak baru ini akan merusak hubungan antara kedua negara, dan Presiden AS akan "membalasnya sebagaimana mestinya," kata duta besar tersebut.
Gawkowski mengatakan, pajak Big Tech bisa menghasilkan antara 1 miliar zloty (US$258 juta) hingga 3 miliar zloty per tahun dalam bentuk pendapatan anggaran tambahan. Rencana tersebut harus siap dalam beberapa bulan ke depan.
“Tidak seorang pun — baik duta besar, politikus, maupun bos perusahaan besar — memiliki hak untuk mendikte apa pun pada Pemerintah Polandia,” kata Gawkowski kepada Radio Zet, seraya menambahkan, pajak ini tidak ditujukan pada sektor teknologi AS, tetapi untuk perusahaan-perusahaan asing yang menghasilkan uang di Polandia.
"Ini gila," katanya. “Ini menjungkirbalikkan demokrasi."
Adu pendapat ini menambah ketegangan baru-baru ini antara pemerintah di Warsawa dan pemerintahan Trump.
Pada Minggu (9/3/2025), Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski berselisih dengan Elon Musk di X mengenai penggunaan sistem internet satelit Starlink milik miliarder tersebut oleh Ukraina.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio kemudian ikut dalam pertikaian tersebut, mengatakan kepada Sikorski bahwa Polandia seharusnya "mengucapkan terima kasih karena tanpa Starlink, Ukraina sudah kalah dalam perang ini sejak lama dan Rusia berada di perbatasan dengan Polandia saat ini."
Memburuknya hubungan ini terjadi setelah Polandia menjadi pembeli besar senjata AS dan pembelanja pertahanan terbesar NATO dalam hal persentase dari ekonomi secara keseluruhan.
Pemerintah sebelumnya memilih perusahaan-perusahaan AS untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di Polandia. Masa depan pembangkit listrik berikutnya masih belum pasti karena Prancis tengah berlomba untuk memenangkan kesepakatan tersebut.
Bulan lalu, pemerintahan Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk juga mengumumkan kesepakatan dengan Alphabet Inc dan Microsoft Corp untuk meningkatkan investasi mereka di negaranya.
(bbn)
