Dalam kaitan itu, pemerintah telah meningkatkan kapasitas untuk RDMP atau Kilang Balikpapan sebanyak 100 ribu barel per hari (bph).
Namun, hal itu tidak cukup karena kilang lainnya juga perlu untuk ditingkatkan kapasitasnya, mengingat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) RI sebanyak 1,6 juta bph sementara realisasi lifting minyak sepanjang 2024 mencapai 579,7 ribu bph. Angka ini lebih rendah daripada target APBN 2024, yakni 635 ribu bph.
“Sampai direvitalisasi, produktivitasnya bisa meningkat, efisiensi dari produksinya juga meningkat. Selain itu juga memang harus ditambah kapasitasnya,” ujar Moshe.
Tambah Baru
Tak hanya itu, Moshe berpendapat menambah kapasitas kilang masih kurang cukup karena konsumsi BBM yang besar, pemerintah perlu menambah pembangunan kilang baru.
“Enggak bisa semua kilang cuma hanya nambah kapasitas, tetapi memang kita butuh kilang baru juga,” tuturnya.
Dia pun turut berpendapat rencana pemerintah untuk membangun kilang raksasa dengan kapasitas 500 ribu bph melalui Danantara tidak cukup karena investasi kilang membutuhkan biaya yang sangat mahal.
“Enggak cuma untuk itu [Danantara]. Jadi memang harus ada partisipasi dari investor asing juga. Enggak bisa sendiri [anggaran pemerintah],” ucapnya.
“Enggak bisa. Mungkin Pak Menteri [ESDM, Bahlil Lahadalia] belum lihat bagaimana kompleksnya kilang minyak dan bagaimana keekonomiannya itu enggak begitu bagus. Jadi harus bisa berbagi risiko dengan investor lain juga. Memang Danantara mungkin istilahnya bisa masuk prioritas lah. Akan tetapi, kan kita enggak cuma butuh satu kilang.”
Dia pesimistis Danantara akan mampu membiayai proyek kilang karena Danantara juga harus membiayai berbagai sektor strategis seperti pertambangan, pertanian, hingga kelautan.
“Jadi pemerintah harus bisa melihat bahwa ini proyek ada risikonya loh. Jadi enggak bisa kita proyek giant seperti ini kita hanya tanggung sendiri semua risikonya. Kenapa negara-negara lain itu biasanya kalau kilang minyak itu mereka konsorsium. Jadi istilahnya ada investor lain juga. Tidak semata-mata itu dari pemerintah.
Awal pekan ini, pemerintah mengumumkan berencana membangun kilang raksasa baru dengan kapasitas 500 ribu bph, yang kemungkinan akan dibangun berdekatan dengan rencana proyek fasilitas penyimpanan (storage) minyak di Pulau Nipa, Provinsi Kepulauan Riau.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pembangunan kilang ini menjadi salah satu proyek hilirisasi yang akan dibiayai oleh Danantara.
“Pemerintah juga akan membangun refinery berkapasitas 500 ribu barel per hari [bph] yang akan menjadi salah satu fasilitas pengolahan minyak terbesar nantinya. Ini dalam rangka mendorong agar ketahanan energi kita betul-betul lebih baik,” kata Bahlil seusai rapat dengan Presiden Prabowo di Istana Negara, Senin (3/3/2025).
“Lalu, crude storage ini untuk menuju ketahanan energi nasional kita berdasarkan perpres itu harus menambah 30 hari dan itu akan kita bangun di salah satu alternatifnya di Pulau Nipa,” tutur Bahlil.
Bahlil menuturkan kedua proyek tersebut masuk dalam 21 proyek hilirisasi tahap pertama yang akan digarap pemerintah dengan total investasi mencapai US$40 miliar atau sekitar Rp659,2 triliun.
Sekadar catatan, saat ini PT Pertamina (Persero) mengoperasikan enam kilang, yaitu; Refinery Unit (RU) II Dumai, RU III Plaju, RU IV Cilacap, RU V Balikpapan, RU VI Balongan, dan RU VII Kasim.
Kapasitas terpasang pengolahan minyak mentah kumulatif di enam kilang Pertamina mencapai sebesar 1,03 juta bph, atau sekitar 90% dari kapasitas pengolahan yang ada di Indonesia.
(mfd/wdh)
