Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Pembentukan Danantara merupakan obsesi pemerintah untuk mendorong ekonomi Indonesia menuju target ambius 8% melalui konsolidasi aset badan usaha milik negara (BUMN).
Valuasi yang dihitung dari total aset Danantara mencapai sekitar US$900 miliar atau sekitar Rp14.680 triliun (1US$=Rp16.310). Salah satu lembaga invetasi milik pemerintah yang terbesar di dunia.
Merespons peresmian lembaga ini, Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Putu Rusta Adijaya menekankan, pemerintah harus mematuhi prinsip-prinsip keterbukaan, bertanggungjawab, dan kehati-kehatian (prudent).
”Pemerintah mesti ingat, bahwa masyarakat Indonesia itu sekarang sudah pintar. Bisa mengakses informasi dengan sahih dari beragam kanal dan medsos. Informasi-informasi yang ada, termasuk kejadian di masa lalu, akan membentuk ekspektasi ekonomi. Sayangnya, ekspektasi ekonomi masyarakat saat ini dapat dikatakan tidak baik-baik saja yang terlihat dari tagar #kaburajadulu dan #IndonesiaGelap. Pengelolaan Danantara nanti harus berdasarkan prinsip transparan, bertanggungjawab, prudent, dan dikelola oleh orang-orang berintegritas,” katanya dalam keterangan resminya, Senin (24/2/2025).
Menurut Putu, dana masif Danantara akan berpotensi menimbulkan praktik tindak pidana korupsi jika tidak dikelola oleh orang yang berintegritas dan profesional.
”Presiden Prabowo sendiri mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah mengkhawatrikan dan bertekad untuk memberantasnya. Presiden harus menunjuk orang-orang yang punya integritas tinggi, jujur, profesional untuk memimpin Danantara," tambahnya.
Berdasarkan berbagai laporan, potensi hasil positif oleh Danantara dapat memberikan multiplier effect yang akan mengantarkan ke Indonesia Maju 2045. Selain itu, Putu juga menyebut bahwa pemerintah harus memperbaiki ekspektasi ekonomi masyarakat Indonesia melalui kebijakan efisiensi yang diimplementasi.
Karena, ekspektasi ekonomi dapat memengaruhi perekonomian. Jika masyarakat berekspektasi ekonomi Indonesia baik-baik saja, maka akan terjadi spending yang meningkatkan permintaan barang dan jasa berujung bermuara pada pertumbuhan ekonomi.
”Pemangku kepentingan juga perlu mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan dengan efektif dan jelas. Serta jujur, guna menjaga kepercayaan dan semangat optimisme ekspektasi ekonomi tadi. Komunikasi kebijakan yang efektif juga mendorong ekonomi yang lebih stabil,” tutup Putu.
Di sisi lain, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan, penerapan prinsip Business Judgement Rule dan menjadikan kerugian BUMN bukan kerugian negara akan memberikan fleksibilitas berinovasi dan 'a level playing field' kepada Danantara untuk menjadi Temasek, GIC, atau Khazanah versi Indonesia.
Namun, dengan iklim usaha yang penuh ketidakpastian, korupsi yang merajalela dan kentalnya politisasi BUMN di Indonesia akan membuka peluang bagi BUMN untuk di-abuse bagi kepentingan kelompok tertentu.
"Membangun GCG terbaik adalah satu-satunya jalan untuk mengantisipasi ekosistem berusaha yang sangat buruk dan menghindari perilaku abusive tersebut. Mekanisme GCG eksternal dan internal harus dimaksimalkan," kata Wijayanto dalam keterangannya.
Menurutnya, pemerintah harus memperhatikan mekanisme eksternal yang mengedepankan transparansi. Termasuk dalam pemilihan sosok-sosok kunci, penyusunan regulasi dan pengambilan keputusan strategis. Lalu, untuk mekanisme internal dapat dibangun dengan memperkuat peran pengawas, komisaris, komite audit dan internal audit.
"Isi mereka dengan sosok-sosok profesional, berintegritas, dan non-politis. Mereka harus diposisikan sebagai partner setara bukan sebagai pelengkap semata. Merit system wajib diterapkan dalam memilih sosok terbaik untuk menjalankan organisasi. Koncoisme dan nepotisme, apalagi Timses-isme haram diterapkan," tegasnya.
Tak tanggung-tanggung, Wijayanto menuturkan bahwa BUMN adalah telur-telur emas yang kepadanya masa depan rakyat digantungkan. Pembentukan Danantara ini berarti pemerintah telah memutuskan untuk menempatkan telur tersebut dalam satu keranjang.
"Satu keranjang yang bernama Danantara. Keranjang ini perlu kita jaga bersama, jika ia jebol dan tumpah maka jebol dan tumpah pula nasib 287 juta rakyat Indonesia," pungkasnya.
(mef/hps)
