Tim pengacaranya berulang kali menyatakan bahwa penangkapan Yoon bermotif politik. Mereka juga menilai surat perintah penangkapan tidak sah karena ada kecacatan dalam proses penyelidikan.

Salah satu pengacara Yoon, Yoon Kab-keun, pada Jumat menuding penyidik melakukan praktik "warrant shopping," yakni mencari pengadilan yang bersedia mengeluarkan surat perintah setelah pengadilan sebelumnya menolak permohonan mereka.

"Dengan... surat perintah yang ditolak oleh Pengadilan Distrik Pusat Seoul, Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) mengajukan permohonan ke Pengadilan Distrik Barat Seoul," ujar Kab-keun.

Baik pihak pengadilan maupun CIO, yang memimpin penyelidikan, belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut.

Presiden Yoon masih memiliki kekebalan dari sebagian besar tuntutan pidana selama ia masih menjabat. Namun, jika Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memberhentikannya, kekebalan tersebut akan dicabut.

Pada Kamis (20/2/2025), Mahkamah Konstitusi menyatakan akan mendengarkan pernyataan terakhir dari Yoon dan parlemen dalam sidang berikutnya terkait apakah presiden akan diberhentikan atau dikembalikan ke jabatannya.

Para analis memperkirakan keputusan final terkait pemakzulan Yoon akan diumumkan pada Maret.

(del)