“Tapi setelah kemudian dilakukan rekonstruksi anggaran dengan formula baru, akhirnya Kementerian Negeri mampu untuk menanggung seluruh biaya retreat magelang,” ucap dia.
Hal ini sekaligus menampik tuduhan kegiatan retreat kepala daerah adalah pemborosan anggaran. Hasan mengklaim kegiatan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan UU Lemhanas.
“Nah sekarang diklat-diklat ini, diklat-diklat pemimpin ini disatukan. Jadi hanya tujuh hari. Jadi diklat Kementerian Dalam Negeri dengan diklat Lemhanas sekarang disatukan nih.
Jadi kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri dengan Lemhanas,” kata Hasan.
“Jadi biayanya pun bisa jadi lebih hemat, prosesnya lebih hemat, dan kemudian juga dari sisi waktu juga jauh lebih efisien.”
Tradisi retret pejabat baru muncul usai Prabowo memboyong anggota Kabinet Merah Putih pada pekan pertama usai pelantikan Oktober 2024. Saat itu, mereka menjalani pelatihan dan pendalaman program astacita selama tiga hari di Akmil Magelang. Belakangan disebut seluruh biaya retret tersebut berasal dari kantong presiden.
(azr/frg)
