Meski demikian, Arief memastikan otoritas pangan negara tersebut tetap akan menjalankan sejumlah program yang berkaitan dengan stabilisasi, kerawanan, kewaspadaan, penganekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan.
Program tersebut meliputi Gerakan Pangan Murah (GPM) baik pelaksanaan oleh pusat maupun daerah melalui dana dekonsentrasi ke 38 provinsi, Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dengan target 1.000 ton.
Kemudian, bantuan pangan bencana 26.800 paket, penyaluran beras fortifikasi 1.944 paket, dan juga penyusunan FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) di 38 provinsi.
Peningkatan Cadangan Pangan
Di sisi lain, Arief menggaribawahi jika pemerintah mesti mengupayakan peningkatan cadangan pangan pemerintah (CPP), yang diharapkan dapat melancarkan program intervensi stabilisasi harga pangan.
Apalagi, saat ini mendekati memasuki periode ramadan, yang biasanya mendongkrak kebutuhan pangan dan membuat harga meningkat.
"Peningkatan CPP, dan ini harusnya masuk ke dalam anggaran. Yang berikutnya lagi adalah Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan," tutur Arief.
"CPP ini memang harus bisa kita pakai untuk intervensi pemerintah. Yang pertama untuk bantuan pangan kepada yang sangat memerlukan, seperti lansia dan lain-lain, usia tidak produktif. [...] ini penting buat kelangsungan pangan kita ke depan."
Sepanjang 2024, Bapanas juga telah menjalankan program bantuan pangan beras dan bantuan pangan penanganan stunting berupa paket telur dan daging ayam. Kemudian CPP untuk kebencanaan berupa suplai beras di tahun lalu telah tersalurkan sebanyak 446 ribu kilogram (kg).
(ain)
