Efisiensi terjadi usai Presiden Prabowo Subianto mengunjungi kantornya beberapa waktu lalu. Saat itu, Kepala Negara meminta BGN untuk meminjam lahan, alih-alih melakukan pengadaan. Sehingga, terdapat anggaran pengadaan lahan yang bisa diefisiensikan.
"Anggaran yang kena hanya pengadaan lahan yang memang bisa menggunakan lahan-lahan Pemerintah Daerah, lahan instansi lain, kementerian lain, Badan Usaha Milik Negara, dan lain-lain bisa pinjam pakai," ujarnya.
Saat ini, Dadan mengatakan terdapat 246 SPPG yang sudah dibangun. Targetnya, BGN bakal menambah hingga 30.000 SPPG untuk memberikan makan kepada 82,9 juta penerima manfaat.
Sekadar catatan, perkembangan kebijakan efisiensi anggaran terus berkembang. Awalnya, Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 meminta anggaran kementerian/lembaga dan transfer ke daerah dipangkas Rp306 triliun. Sehingga, DPR sebenarnya sudah menggelar rapat pembahasan efisiensi anggaran dengan sejumlah kementerian dan lembaga.
Namun, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad mengeluarkan surat yang menginstruksikan seluruh komisi pada lembaga legislatif tersebut menghentikan sementara rapat-rapat pembahasan efisiensi anggaran dengan kementerian atau lembaga. Instruksi ini tertuang dalam surat bernomor B/1972/PW.11.01/2/2025.
Dalam surat tersebut, Dasco mengklaim penundaan rapat pembahasan didasarkan pada permintaan dari kementerian dan lembaga negara. Kata dia, masing-masing kementerian dan lembaga masih butuh waktu menyusun ulang anggaran usai mengalami efisiensi dan rekonstruksi pagu.
(ain)
