Pernikahan sesama jenis di Thailand dapat dilakukan antara warga negara Thailand, orang asing, atau kombinasi keduanya.
Hak apa yang diperoleh pasangan menikah sesama jenis?
Undang-undang ini memberikan pasangan sesama jenis — jika mereka menikah — hak-hak yang sebelumnya tidak tersedia bagi mereka. Misalnya, mereka kini dapat mengadopsi anak secara bersama, mengelola aset dan kewajiban secara bersama, mewarisi aset satu sama lain, dan menandatangani formulir persetujuan medis atas nama pasangan mereka.
Pasangan menikah sesama jenis sekarang juga berhak menerima tunjangan pajak tambahan, manfaat sosial, dan hak kesejahteraan, seperti kompensasi atau tunjangan jika salah satu pasangan meninggal dunia. Pasangan juga dapat mencantumkan nama pasangan mereka sebagai penerima manfaat dalam polis asuransi jiwa, dan pasangan sesama jenis juga dapat mengambil pinjaman pribadi bersama untuk aset seperti mobil dan properti.
Namun, masih belum jelas apakah bahasa spesifik yang digunakan dalam undang-undang kewarganegaraan Thailand akan diubah terkait undang-undang kesetaraan pernikahan ini untuk memungkinkan pasangan asing yang menikah dengan warga Thailand memperoleh kewarganegaraan. Saat ini, kewarganegaraan Thailand berdasarkan pernikahan hanya dapat diperoleh oleh wanita asing yang menikah dengan pria Thailand.
Seberapa diterimakah pernikahan sesama jenis di Thailand?
Meskipun ada perubahan undang-undang, terdapat beberapa wilayah di Thailand di mana pernikahan sesama jenis tidak diterima. Tiga dari 77 provinsi di negara ini memiliki populasi mayoritas Muslim, dan para legislator yang mewakili provinsi-provinsi tersebut menentang undang-undang ini serta mengatakan bahwa pernikahan sesama jenis melanggar prinsip-prinsip Islam. Spanduk telah dipasang di masjid-masjid di Bangkok yang menyatakan bahwa pernikahan sesama jenis dilarang.
Apa sejarah di balik perubahan ini?
Sebagai negara yang mayoritas beragama Buddha, Thailand tidak memiliki warisan undang-undang yang melarang homoseksualitas atau sodomi seperti beberapa negara tetangganya. Indonesia, yang tidak mengakui pernikahan sesama jenis, telah melarang semua hubungan seksual di luar pernikahan. Parlemen Singapura telah mendekriminalisasi hubungan seksual antara pria tetapi mengamandemen konstitusi untuk memblokir kesetaraan pernikahan.
Vietnam mengizinkan pasangan sesama jenis mengadakan pernikahan simbolis tetapi tidak mengakui pernikahan tersebut. Sementara itu, hubungan seksual sesama jenis dilarang di Malaysia dan Brunei, dan Myanmar mengkriminalisasi aktivitas seksual antara pria.
Sebaliknya, Thailand telah lama dikenal karena sikap santainya terhadap identitas gender dan preferensi seksual seseorang. Namun demikian, gagasan tentang dua orang dari jenis kelamin yang sama menikah masih merupakan konsep yang asing satu dekade lalu.
Seiring waktu, kelompok masyarakat sipil di Thailand telah berjuang keras untuk memperjuangkan hak-hak lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer (LGBTQ). Semakin terlihatnya orang-orang LGBTQ di industri hiburan — termasuk sebagai pembawa acara televisi dan pemeran utama di layar lebar — bahkan di jabatan publik, telah membantu mengurangi prasangka.
Lebih dari satu dekade yang lalu, beberapa upaya untuk menyusun dan mengesahkan rancangan undang-undang kemitraan sipil, yang akan memungkinkan pasangan sesama jenis mendaftarkan hubungan mereka (tetapi bukan pernikahan), terganggu oleh ketidakstabilan politik yang berulang-ulang, termasuk kudeta militer pada 2014. Pada 2015, Thailand mengesahkan Undang-Undang Kesetaraan Gender untuk melindungi dari diskriminasi terkait orientasi seksual dan identitas gender.
Pada 2020, partai oposisi progresif Move Forward memperkenalkan rancangan undang-undang untuk melegalkan pernikahan sesama jenis untuk pertama kalinya, tetapi parlemen dibubarkan sebelum undang-undang itu bisa dipertimbangkan secara serius. Pada pemilu 2023, Move Forward dan salah satu partai politik terbesar lainnya di negara itu, Pheu Thai, sama-sama menjadikan kesetaraan pernikahan sebagai bagian dari janji kampanye mereka.
Setelah hampir satu dekade pemerintahan yang didukung militer, pemerintahan sipil dibentuk oleh Srettha Thavisin dari Pheu Thai, seorang pendukung vokal hak-hak LGBTQ. Kedua partai besar tersebut mengajukan rancangan amandemen tentang kesetaraan pernikahan yang kemudian digabungkan menjadi satu rancangan undang-undang. Pada Juni 2024, rancangan tersebut disahkan dengan mulus oleh kedua majelis parlemen. Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn, mengesahkannya pada September. Thailand pun bergabung dengan sekitar tiga lusin negara atau yurisdiksi di seluruh dunia yang mengakui pernikahan seperti itu, termasuk Taiwan dan Nepal.
Apakah undang-undang baru ini akan menguntungkan ekonomi Thailand?
Sebagai salah satu pelopor dalam hak pernikahan setara di Asia, Thailand diperkirakan akan mengalami peningkatan pada industri pariwisata yang vital, yang menyumbang sekitar 12% dari produk domestik bruto tahunan negara itu sebesar US$500 miliar. Secara domestik, lebih dari empat juta orang dewasa dari total populasi Thailand yang berjumlah 66 juta mengidentifikasi diri sebagai LGBTQ, menurut Dewan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional. Jika mereka menikah dengan tingkat yang sama seperti pasangan heteroseksual, negara ini diperkirakan akan memiliki 12.000 pernikahan tambahan setiap tahun, menghasilkan nilai ekonomi hingga 1,7 miliar baht (US$49 juta), menurut laporan badan pemerintah tersebut tahun lalu.
(bbn)
