Lanjutnya, untuk mengefisiensikan pendataan masyarakat yang membutuhkan program tersebut, meminta kepada Kementerian lainnya untuk tidak membuat survey sendiri-sendiri. Jadi, pendataan tersebut hanya dilakukan di BPS.
“Kalau menurut saya caranya itu harus datanya itu terpusat tapi benar-benar berkualitas yang ada di BPS, semua kementerian itu gak usah bikin survey sendiri-sendiri, ada departemen sosial, pendidikan, kesehatan, desa, termasuk kami,” ujarnya.
Untuk diketahui, saat ini pemerintah melakukan efisiensi anggaran terhadap sejumlah Kementerian, yang ditujukan untuk mendanai program prioritas milik Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis.
Efisiensi anggaran tersebut turut berlaku di Kementerian PKP, yang sebelumnya memiliki pagu anggaran sepanjang tahun 2025 sebesar Rp5,27 triliun, menjadi hanya sebesar Rp1,61 triliun, yang dimana pemotongan tersebut mencapai hampir 60%.
Pemotongan tersebut tentu berdampak terhadap program yang juga merupakan milik Prabowo, yaitu program 3 juta rumah dalam setahun, yang berarti akan ada setidaknya 15 juta rumah yang diperuntukkan masyarakat dengan penghasilan dibawah Rp8 juta perbulan.
Meskipun ada efisiensi anggaran tersebut, Ara mengaku tetap optimis untuk menjalankan program ambisius tersebut.
“Itu tetap membuat kita semangat dan harus kreatif. Kami berusaha mencari program-program untuk mencapai itu dengan anggaran yang ada, yang terbatas,” kata Ara.
(ain)
