Terpisah, Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di LPEM FEB UI, Teuku Riefky mengatakan dengan pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan selama lebih dari satu dekade, Indonesia memiliki tantangan serius berupa penurunan produktivitas dan tidak teridentifikasinya sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Tanpa adanya reformasi struktural yang dapat menyelesaikan isu produktivitas, kata Riefky, target ambisius tumbuh 8% tidak akan mungkin dicapai.
"Sejauh ini, ada beberapa capaian positif dari Program Hasil Terbaik Cepat [PHTC] atau quick wins, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Namun, PHTC tersebut belum secara spesifik tertuju terhadap isu produktivitas dan masalah struktural yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan," ujar Riefky dalam laporannya.
"Sejauh ini, belum terlihat ada strategi atau rencana yang cukup jelas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, apalagi untuk mencapai 8%."
Walaupun realokasi belanja negara untuk mendorong berbagai program strategis dapat menghasilkan dampak positif ke perekonomian, Riefky melanjutkan, melebarnya jumlah kabinet di pemerintahan Prabowo justru bersifat kontraproduktif terhadap aspek pertumbuhan ekonomi itu sendiri.
Ke depannya, pemerintah perlu menghasilkan langkah-langkah yang lebih strategis dan konkret yang dirancang khusus untuk mengatasi permasalahan produktivitas dalam perekonomian Indonesia. Terlebih, Riefky memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada level 5%-5,1% pada 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia membutuhkan kebijakan struktural dan transformasi ekonomi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Sri Mulyani menggambarkan kebijakan struktural diimplementasikan dalam beberapa hal. Pertama, investasi di bidang Sumber Daya Manusia berupa pendidikan, kesehatan, dan gizi yang baik.
Kedua, penyederhanaan aturan dari sisi institusi dan birokrasi. Ketiga, upaya penghiliran atau hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi, efisien dan kompetitif di dalam negeri.
"Presiden Prabowo telah mencanangkan pertumbuhan 8%. Itu membutuhkan sebuah kebijakan struktural dan transformasi ekonomi yang sangat-sangat penting," ujar Sri Mulyani dalam agenda BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2025).
Sementara itu, transformasi ekonomi dibutuhkan untuk menciptakan pemberdayaan terutama kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi, tetapi bersifat inklusif dan berkualitas.
Menurut Sri Mulyani, strategi fiskal untuk bisa meningkatkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan terdiri dari berbagai pilar, yaitu bagaimana menciptakan pertumbuhan yang lebih tinggi melalui berbagai instrumen anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hal itu diwujudkan melalui belanja, insentif dari sisi penerimaan, pembiayaan dan penanganan risiko.
Selain itu, penguatan kesejahteraan. Sebagai gambaran, kata Sri Mulyani, pemerintah menggelontorkan lebih dari Rp70 triliun dana desa untuk 75.000 desa menggunakan APBN 2025.
Menyitir situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, dana desa tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp71 triliun, terdiri atas Rp69 triliun dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan dan Rp2 triliun dihitung pada tahun anggaran berjalan.
Dengan demikian, kata Sri Mulyani, pemerintah akan terus meningkatkan kemajuan antar daerah. "Jangan sampai daerah yang sudah maju makin maju, sementara daerah yang tertinggal mereka tertatih-tatih untuk mengejar ketertinggalan."
"Oleh karena itu kita menggunakan berbagai instrumen fiskal dalam rangka untuk bisa menciptakan pemerataan termasuk dalam hal ini transfer ke daerah yang akan terus kita tingkatkan kualitas dari sisi ekualisasinya."
Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi di level 8% dalam beberapa tahun mendatang. Kendati demikian, dirinya malah mengaku bahwa target tersebut belum tentu tercapai.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam konteks berterima kasih kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy bahwa target pertumbuhan ekonomi 8% dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025-2029.
"Banyak yang tidak yakin dan tidak percaya, ya kita buktikan, belum tentu kita akan capai 8%. Namun sekali lagi pemimpin yang berani dan besar dalam sejarah, pengalaman saya sendiri dalam karier sebagai prajurit, kalau saya menghadapi musuh yang berat, saya harus yakin akan berhasil dan menang," kata Prabowo saat Pidato saat Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), di Jakarta, Senin (30/12/2024).
(lav)
