GRR Tuban, yang menelan investasi Rp238,5 triliun, telah lama terkatung-katung akibat Rosneft tidak kunjung memberikan keputusan investasi akhir atau final investment decision (FID) dengan Pertamina untuk melanjutkan proyek kilang raksasa berkapasitas olah minyak mentah 300.000 barel per hari itu.
Rosneft menjadi salah satu perusahaan migas Rusia yang terimbas sanksi dari negara-negara Barat imbas invasi terhadap Ukraina sejak awal 2022; yang menyasar pada akses pendanaan, teknologi, hingga jasa konstruksi kilang.
Moshe menggarisbawahi, makin lambat Pertamina memutuskan kontrak dengan Rosneft, makin lambat pula upaya mewujudkan ketahanan energi di dalam negeri. Di sisi lain, kebutuhan minyak kian hari kian meningkat ditambah Presiden Prabowo Subianto mendesak peningkatan lifting minyak secara drastis.
“Memang pemerintah ada yang bilang masih berharap. Orang mungkin melihat dengan dilantiknya Trump, perang Ukraina-Rusia bakal selesai. Kemungkinan ada glimpse of hope lah. Ada secarik harapan Rosneft bisa balik lagi. Ya, tetapi seberapa lama lagi kita menunggu?" tutur Moshe.
Di sisi lain, dia menuturkan adanya sanksi baru pada pengujung pemerintahan Joe Biden belum lama ini juga akan mempersulit dalam mengerjakan proyek kilang dari perusahaan Rusia. Terlebih, peralatan untuk membangun kilang 100% tidak berasal dari Rusia.
“Kalau ada Rusia, orang enggak bakalan mau jual equipment-equipment tersebut,” imbuhnya.
Moshe mengimbau pemerintah dapat membantu proses negosiasi dengan melibatkan pihak Rusia sehingga proses berjalan secara government to government (g2g). Pemerintah seharusnya bisa berdiskusi lebih lanjut dengan Rusia.
“Rosneft pun juga pasti kan dikontrol juga sama pemerintah Rusia. Jadi harusnya ada dorongan dari pemerintah Rusia. Kasihan Indonesia sudah disandera sekian lama, ya sudahlah,” ucap Moshe.
Pertamina Bergeming
Dimintai konfirmasi secara terpisah, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) menegaskan hingga saat ini perseroan masih fokus pada proses persiapan dokumen keputusan investasi akhir atau FID Rosneft di proyek Kilang Tuban.
“Sampai saat ini Pertamina melalui PRPP [Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia] masih bersama Rosneft dalam proyek GGR Tuban,” tutur Sekretaris Perusahaan PT KPI Hermansyah Y. Nasroen, dihubungi Selasa (21/1/2025).
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan siap untuk berunding dengan AS tentang perselisihannya dengan Ukraina. Hal itu diungkapkan saat Putin mengucapkan selamat kepada Trump atas pelantikannya, Senin (20/1/2025).
"Kami mengucapkan selamat kepada presiden terpilih AS atas pelantikannya," kata Putin dalam pertemuan yang disiarkan televisi dengan dewan keamanannya menjelang pelantikan di Washington.
Rusia menyambut baik keinginan Trump untuk memulihkan kontak langsung dan pernyataannya tentang perlunya mencegah perang dunia ketiga. "Kami terbuka untuk berdialog dengan pemerintahan baru AS tentang konflik Ukraina," kata Putin.
Trump sejauh ini belum menguraikan secara terbuka bagaimana dia bermaksud membawa Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy ke meja perundingan.
Akan tetapi, para penasihat presiden AS itu dikabarkan juga tengah menyusun dua skema strategi sanksi yang luas untuk memfasilitasi kesepakatan diplomatik Rusia-Ukraina dalam beberapa bulan mendatang, kata orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.
Pertama, satu set rekomendasi kebijakan — jika pemerintahan baru yakin resolusi untuk perang Ukraina sudah di depan mata — melibatkan beberapa tindakan dengan iktikad baik untuk memberi keuntungan bagi produsen minyak Rusia yang dikenai sanksi yang bisa membantu menyegel kesepakatan damai.
Opsi kedua akan dibangun di atas sanksi-sanksi itu, meningkatkan tekanan guna meningkatkan pengaruhnya.
Scott Bessent, calon Menteri Keuangan pilihan Trump, mengatakan medio pekan lalu bahwa dia mendukung peningkatan sanksi terhadap industri minyak Rusia untuk mengakhiri perang di Ukraina.
"Saya akan 100% mendukung peningkatan sanksi," terutama terhadap perusahaan minyak Rusia, kata Scott Bessent dalam sidang komite Senat.
"Saya yakin sanksi tersebut tidak cukup kuat," ujarnya tentang upaya yang ada, seraya menambahkan bahwa pemerintahan Biden khawatir akan kenaikan harga energi selama musim Pemilu.
(wdh)
