Dalam kaitan itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sudah menyerahkan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara untuk mengelola sarana dan prasarana di IKN menggunakan APBN.
Di samping itu, Basuki juga memaparkan terdapat beberapa program yang dibiayai melalui skema kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp60,93 triliun.
"Sebesar Rp60,93 triliun, yang sudah diproses sampai dengan studi kelayakan [feasibility study] nya, yaitu untuk 97 tower apartemen, dan 129 rumah tapak lagi," ujarnya.
Selain itu, terdapat 6 proyek KPBU lagi untuk pembangunan jalan dan juga multi-utility tunel sepanjang 138,6 km di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP). "Selama ini yang dikerjakan baru sebagian, ini akan kami lanjutkan dengan yang baru KPBU."
Skema KPBU juga digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas 50 megawatt (MW) yang sudah diresmikan Prabowo.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo meminta IKN dapat segera menjadi ibu kota politik pada 2028. Ibu kota politik merujuk pada pengertian sebuah wilayah yang menjadi pusat pemerintahan dan kekuasaan politik suatu negara.
"Beliau (Presiden Prabowo) mempunyai target bahwa pada tahun 2028, sudah ditargetkan menjadi ibu kota politik," ujar Basuki.
Realisasi 2022-2024
Sebelumnya, Basuki melaporkan anggaran sebesar Rp89 triliun dari APBN sudah dikucurkan untuk mendanai megaproyek IKN periode 2022-2024. Anggaran pada periode tersebut digunakan untuk pembangunan jalan tol, 47 tower hunian, air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, perkantoran, kantor sekretariat.
"Serta sarana peribadahan seperti Masjid dan Gereja dan semuanya dikerjakan oleh kementerian PU," ujarnya.
"Lalu ada investasi swasta yang sudah groundbreaking sampai September yang lalu, sebesar Rp58,41 triliun. Ini progressnya ada yang sudah selesai, ada beberapa jalan, ada yang sedang dalam persiapan desain."
(lav)
