Tindakan tersebut juga menggarisbawahi tekad Trump untuk mengarahkan kembali kebijakan pemerintah federal di balik produksi minyak dan gas, perubahan tajam dari upaya Biden untuk mengekang bahan bakar fosil.
Belum jelas bagaimana deklarasi darurat energi akan digunakan, meskipun seorang presiden dapat membuka kewenangan khusus atas transportasi minyak mentah dan menggunakan wewenang untuk mengarahkan perubahan dalam cara listrik dihasilkan dan disalurkan.
Selama masa kampanye, Trump berjanji akan mengumumkan keadaan darurat nasional terkait dengan energi, dengan mengatakan bahwa keadaan darurat itu diperlukan untuk meningkatkan produksi dan mengatasi permintaan yang meningkat akibat pesatnya penggunaan kecerdasan buatan.
Seorang juru bicara transisi Trump tidak segera menanggapi permintaan komentar, tetapi presiden terpilih itu sendiri mengangguk pada upaya tersebut selama pidatonya di Capital One Arena, Minggu (19/1/2025).
"Kita akan menggunakan kewenangan darurat kita untuk memungkinkan negara-negara dan pengusaha serta orang-orang dengan banyak uang membangun pabrik-pabrik besar, pabrik-pabrik AI," kata Trump. "Kita membutuhkan energi dua kali lipat dari yang sudah kita miliki, dan hasilnya akan lebih dari itu."
Menurut laporan oleh Brennan Center for Justice, dengan mengumumkan keadaan darurat nasional, seorang Presiden dapat menggunakan sebanyak 150 kewenangan khusus yang biasanya ditujukan untuk mengatasi badai, serangan teroris, dan kejadian tak terduga lainnya.
Namun, tidak jelas apakah Trump dapat menggunakannya dengan sukses untuk mencapai tujuan membangun lebih banyak pembangkit listrik.
Selama masa jabatan pertamanya, dia mencoba menggunakan kewenangan khusus untuk membantu mencegah pembangkit listrik tenaga batu bara dan nuklir yang tidak menguntungkan di seluruh negeri agar tidak berhenti beroperasi dengan menerapkan kewenangan darurat yang tercantum dalam Undang-Undang Tenaga Listrik Federal yang biasanya diperuntukkan bagi bencana alam dan krisis lainnya. Upaya tersebut akhirnya dibatalkan.
Hal ini akan menandai perubahan besar di Washington, tempat para pencinta lingkungan selama bertahun-tahun menekan Biden untuk mengumumkan keadaan darurat iklim, menggunakan proklamasi tersebut untuk menghentikan ekspor minyak dan, bahkan, berpotensi, menghambat aliran minyak mentah domestik.
Statuta Perang Dingin
Sebuah deklarasi akan memungkinkan Trump untuk memanfaatkan berbagai kewenangan darurat dalam undang-undang lain juga, termasuk undang-undang era Perang Dingin yang awalnya digunakan oleh Presiden Harry Truman untuk meningkatkan produksi baja selama Perang Korea.
Biden menerapkan undang-undang tersebut, yang dikenal sebagai Undang-Undang Produksi Pertahanan, untuk mendorong manufaktur teknologi energi terbarukan AS termasuk panel surya, sel bahan bakar, dan pompa panas, dengan mengatakan bahwa hal itu diperlukan untuk membantu mencegah perubahan iklim dan meningkatkan keamanan dalam negeri.
Salah satu kemungkinan adalah mendeklarasikan "darurat keamanan jaringan" menggunakan kewenangan yang terkandung dalam undang-undang transportasi tahun 2015, kata Mark P. Nevitt, seorang profesor madya di Sekolah Hukum Universitas Emory.
"'Darurat' tidak didefinisikan oleh Kongres, jadi presiden kemungkinan memiliki kewenangan luas untuk mendeklarasikan 'darurat energi' sejak awal," katanya dalam email.
Trump secara luas diharapkan menggunakan kewenangan eksekutif untuk mencabut moratorium lisensi baru AS untuk mengekspor gas alam cair, memenuhi janji kampanye untuk membatalkan tindakan yang diberlakukan oleh Biden dan memerintahkan pemerintahannya untuk mencabut insentif federal untuk kendaraan listrik.
Dia juga diharapkan memicu penarikan kembali serangkaian peraturan pemerintah yang ketat yang mencakup polusi kendaraan dan penghematan bahan bakar yang bersama-sama membentuk apa yang disebutnya sebagai "mandat kendaraan listrik".
Tindakan lain yang direncanakan pada hari pertama termasuk memerintahkan pembatalan keputusan Biden untuk menarik sekitar 625 juta hektare perairan AS agar tidak tersedia untuk penyewaan minyak dan gas.
Pernyataan Biden telah menuai gugatan hukum dari American Petroleum Institute, Alaska, dan negara-negara Teluk seperti Alabama, Georgia, Louisiana, dan Mississippi, tetapi legalitas pembatalan Trump juga kemungkinan akan diputuskan oleh pengadilan federal.
Terakhir kali Trump mencoba langkah serupa — membatalkan penarikan diri era Obama dari perairan Arktik — tindakan itu ditolak oleh pengadilan distrik federal yang berpusat di Alaska.
(bbn)
