Menurut dia, dana tersebut disisihkan oleh pemda dan pemprov dalam rangka percepatan program MBG. Mekanismenya, pemprov akan menghibahkan APBD kepada pemerintah Kabupaten/kota untuk menyalurkan langsung kepada sekolah. Namun, hal tersebut tetap akan dikoordinasikan dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Besaran anggaran yang disumbangkan oleh pemda, lanjut Tito, memiliki besaran yang berbeda-beda setiap daerahnya. PAD masing-masing daerah akan menjadi penentu besaran anggaran yang diberikan dari masing-masing daerah.

“Beda, tergantung dari PAD-nya masing-masing contoh misalnya Kabupaten Bandung itu PAD-nya kan 90% dari APBD-nya transfer pusat hanya 10%, mereka punya anggaran hampir Rp10 triliun, anak SD-nya ada 72 ribu, mereka bisa menawarkan mengcover semua dari APBD cukup mereka,” jelas Tito.

Sementara daerah yang memiliki PAD yang tidak terlalu besar, kata Tito, maka besaran APBD yang disumbangkan untuk MBG akan disesuaikan kembali. Sisanya, tetap akan memanfaatkan anggaran dari BGN.

Lebih lanjut, Tito mengaku diberikan perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengkoordinir daerah-daerah mana saja yang perlu mendapatkan percepatan program MBG. 

“Tapi mungkin prioritasnya adalah pada daerah-daerah yang angka stuntingnya tinggi sama kemiskinan kesemiksanya tinggi itu yang menjadi target utama,” ungkap Tito.

Menurutnya, terdapat 43 Kota, 94 Kabupaten, dan seluruh Provinsi yang ingin berpartisipasi dalam menyisihkan APBD untuk program prioritas Prabowo tersebut.

(azr/frg)