"Nanti kita lihat, baru satu bulan, nanti kita lihat," ujar Airlangga saat ditemui di kantornya.
Di lain sisi, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengamini anggaran infrastruktur yang dipangkas untuk membiayai program pemerintah seperti MBG.
Sekadar catatan, anggaran infrastruktur dipatok Rp400,3 triliun pada APBN 2025. Angka ini turun Rp23,1 triliun dibandingkan Rp423,4 triliun pada APBN 2024.
Namun Thomas mengatakan, pengurangan anggaran tidak serta-merta menandakan pemerintah menempatkan infrastruktur pada posisi kedua, melainkan pemerintah memiliki strategi agar proyek tersebut bisa didanai melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
"Bahwa infrastruktur itu dikurangi, itu dikurangi dari segi anggaran. Tidak berarti infrastruktur itu dinomorduakan. Strateginya adalah KPBU," ujar Thomas dalam agenda Semangat Awal Tahun 2025.
Menurutnya, hal ini dilakukan agar APBN bisa digunakan untuk program prioritas (quick wins) yang sifatnya tidak komersial, seperti MBG, renovasi sekolah, lumbung pangan (food estate). Maka, Kementerian Keuangan melakukan penataan kembali (refocusing) APBN.
"Itu quick wins istilahnya ya, semua adalah non-komersial dan siapa yang peran di situ? pemerintah, kita jangan mengharapkan swasta di sini, itu tugas pemerintah," ujarnya.
Desas-desus anggaran MBG mulai mencuat usai Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan anggaran MBG Rp71 triliun hanya hingga Juni 2025.
Sementara itu, pemerintah tengah berusaha menambah anggaran Rp140 triliun pada Juli hingga Desember. Maka, anggaran MBG bisa meningkat menjadi Rp210 triliun.
"Kalau nanti semua anggaran Rp400 triliun lebih, sekarang Rp71 triliun sampai Juni. Pemerintah lagi berusaha kalau ditambah Rp140 triliun pada Juli, maka seluruh anak akan dapat makan, berarti Rp210 triliun. Namun kalau full dari Januari hingga Desember Rp420 triliun lebih," ujar Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas bidang pangan Provinsi Jawa Timur yang disiarkan secara virtual.
Tak lama setelahnya, Zulhas mengatakan, penambahan anggaran MBG dilakukan menyesuaikan kondisi APBN.
"Kalau pendapatan negara nambah, penghematan sana-sini bisa didapat, kalau bisa ditambah lagi oleh Pak Presiden Rp140 [triliun], maka nanti seluruhnya itu bisa 80 juta lebih penerima manfaat," ujar Zulhas.
(dov/lav)
