Bloomberg Technoz, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan terdapat tiga hal yang dilakukan oleh bank sentral untuk mendorong pembiayaan, khususnya di perumahan.
Pertama, penurunan suku bunga acuan atau BI Rate, yang pada hari ini diturunkan ke 5,75%, akan mendorong penyaluran kredit. Kedua, ekspansi operasi moneter untuk menambah likuiditas perbankan dan mendorong pembiayaan kredit.
"Ketiga, insentif KLM (likuiditas makroprudensial) yang diberikan kepada bank penyalur kredit di sektor-sektor prioritas," kata Perry, Rabu (15/1/2025).
Deputi Gubernur BI Juda Agung menambahkan bank sentral akan melanjutkan dan meningkatkan insentif KLM kepada bank yang menyalurkan kredit pada program pemerintah, termasuk perumahan.
Hal ini dilontarkan untuk menanggapi pertanyaan apakah BI akan memberikan tambahan insentif kepada bank penyalur kredit pada program 3 Juta Rumah.
"KLM sektor di program pemerintah termasuk perumahan akan dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan. Nanti detail kami akan sampaikan, kebijakan yang masuk Asta Cita akan didukung BI," ujar Juda dalam konferensi pers, Rabu (15/1/2025).
Juda mengatakan, selama ini insentif KLM sudah diberikan kepada bank yang menyalurkan kredit di sektor perumahan rakyat, real estate dan konstruksi.
Hasil pemantauan BI, kata Juda, hampir semua realisasi insentif KLM digunakan dan disalurkan untuk bank-bank yang menyalurkan kredit pada perumahan.
Mulai 1 Januari 2025, insentif KLM telah disalurkan pada sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, yaitu antara lain sektor pertanian, perdagangan dan manufaktur, transportasi, pergudangan dan pariwisata dan ekonomi kreatif, konstruksi, real estate, dan perumahan rakyat, serta UMKM, Ultra Mikro, dan hijau.
Hingga minggu kedua Januari 2025, Bank Indonesia telah menyalurkan insentif KLM sebesar Rp295 triliun, atau meningkat sebesar Rp36 triliun dari Rp259 triliun pada akhir Oktober 2024.
Insentif telah disalurkan kepada kelompok bank badan usaha milik negara (BUMN) sebesar Rp129,1 triliun, bank bank umum swasta nasional (BUSN) sebesar Rp130,6 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) sebesar Rp29,9 triliun, dan kantor cabang bank asing (KCBA) sebesar Rp5 triliun.
(dov/lav)
