Trump telah menunjuk Gubernur Dakota Utara, Doug Burgum, untuk memimpin Departemen Dalam Negeri sekaligus Dewan Energi Nasional yang baru dibentuk. Selain itu, Chris Wright, yang mengelola perusahaan jasa fracking minyak dan gas asal Colorado, akan memimpin Departemen Energi.
Penunjukan ini menunjukkan fokus pemerintahan mendatang pada pengembangan produksi energi domestik, mengingat Burgum berasal dari negara bagian kaya energi dan Wright dikenal sebagai pendukung pengembangan minyak dan gas.
Reformasi perizinan menjadi perhatian utama industri minyak dan gas karena potensi penundaan hukum dan regulasi yang bertahun-tahun telah menghambat pembangunan pipa baru serta pertumbuhan produksi gas alam di kawasan Appalachian.
Isu serupa kini menjadi perhatian utama bagi pembangkit listrik dan perusahaan teknologi, terutama dengan peningkatan kapasitas data yang dipicu oleh kecerdasan buatan. Hal ini diperkirakan akan meningkatkan permintaan energi di AS dalam beberapa tahun mendatang, membutuhkan investasi besar pada infrastruktur pembangkit dan transmisi baru.
Trump, yang pernah mengeluhkan lambatnya proses persetujuan federal saat menjabat sebagai presiden, mengeluhkan beberapa proyek infrastruktur di negara itu yang "terikat dan terhambat oleh proses persetujuan federal yang sangat lambat dan memberatkan".
Proses yang Panjang
Proses perizinan yang panjang untuk proyek energi dan infrastruktur, termasuk pembangkit tenaga surya, pengembangan minyak, dan jaringan listrik, telah menimbulkan kekhawatiran di berbagai sektor energi. Penundaan ini juga mengurangi manfaat subsidi yang diberikan dalam Inflation Reduction Act untuk energi terbarukan seperti angin dan surya, yang memicu kekhawatiran dari aktivis iklim dan Partai Demokrat di Washington.
Persetujuan lingkungan, termasuk otorisasi berdasarkan Clean Water Act, juga sering memperlambat berbagai proyek batu bara, minyak, dan gas.
Para pembuat undang-undang dan presiden, termasuk Donald Trump, telah mencoba mempercepat proses perizinan proyek infrastruktur di AS, meski hasilnya masih terbatas. Berdasarkan undang-undang transportasi tahun 2015, pemerintah AS berusaha mempercepat proyek infrastruktur prioritas tinggi, termasuk transmisi listrik, jaringan pipa, dan produksi energi terbarukan.
Selama masa jabatan pertamanya, Trump mendorong rencana untuk memangkas waktu perizinan proyek menjadi hanya dua tahun. Ia mengeluarkan perintah eksekutif untuk menyederhanakan proses perizinan bagi proyek infrastruktur besar yang berada di bawah pengawasan Undang-Undang Kebijakan Lingkungan Nasional (National Environmental Policy Act). Pemerintahannya juga melonggarkan persyaratan untuk tinjauan lingkungan yang lebih luas. Namun, pengawasan federal tetap memakan waktu bertahun-tahun, terutama untuk proyek yang juga membutuhkan otorisasi di tingkat negara bagian dan lokal.
Sulit bagi Trump untuk melakukan perubahan besar pada sistem reformasi perizinan federal hanya dengan menggunakan otoritas eksekutif. Ada batasan sejauh mana presiden dapat mengubah kebijakan secara administratif. Undang-undang AS yang sudah lama berlaku, khususnya National Environmental Policy Act tahun 1970, menetapkan standar minimum untuk pengawasan pemerintah yang hanya dapat diubah oleh Kongres.
Undang-undang tersebut mewajibkan badan federal untuk melakukan tinjauan mendalam terhadap dampak dari tindakan besar pemerintah terhadap lingkungan. Tindakan ini mencakup proyek jalan raya yang didanai oleh pemerintah hingga pengembangan minyak di lahan federal.
Berbagai upaya sebelumnya untuk mengubah sistem perizinan federal, termasuk yang dilakukan selama masa pemerintahan pertama Trump dan inisiatif serupa di bawah Presiden Joe Biden, gagal tanpa dukungan dari Kongres.
Beberapa upaya legislatif yang diajukan, seperti batas waktu untuk badan federal dalam membuat keputusan cepat untuk proyek minyak dan gas, serta jalur transmisi yang dapat mendukung energi terbarukan, sejauh ini belum berhasil.
Di Capitol Hill, perdebatan antara Partai Republik dan Demokrat terus berlangsung tentang pendekatan terbaik untuk mereformasi sistem ini. Meski ada konsensus bipartisan bahwa aturan saat ini menghambat pengembangan berbagai jenis energi, belum ada kesepakatan terkait metode terbaik untuk memperbaikinya.
Banyak pendukung lingkungan mengkritik revisi perizinan yang diajukan pada Juli lalu oleh Senator John Barrasso (Republik) dan Joe Manchin (independen). Mereka menilai proposal tersebut memberikan terlalu banyak kelonggaran kepada industri minyak dan gas.
(bbn)
