Bloomberg Technoz, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bakal mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk tidak mengubah skema subsidi gas minyak cair atau liquefied petroleum gas (LPG) tabung 3 kg, dari format saat ini yaitu berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Pernyataan ini dilontarkan usai Bahlil melakukan rapat koordinasi terkait dengan subsidi energi bersama kementerian terkait, salah satunya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Hal yang jelas kami sudah memutuskan, untuk LPG, kami akan mengusulkan kepada Bapak Presiden [Prabowo] untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa. Artinya, untuk LPG masih berlaku seperti sekarang ini," ujar Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).
Menurut Bahlil, usulan agar skema subsidi LPG tidak mengalami perubahan perlu dilakukan karena komoditas itu berkaitan erat dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga konsumsi rumah tangga.
Dengan demikian, Bahlil mengusulkan agar subsidi LPG tetap berlaku dengan skema pembelian menggunakan NIK.
Target Pendataan
Saat ini, proses pendataan subsidi tepat LPG masih berjalan, di mana Bahlil menargetkan dapat rampung paling lambat pada kuartal I-2025.
Berdasarkan data Kementerian ESDM per 30 April 2024, sudah terdapat 41,8 juta NIK yang mendaftar subsidi tepat LPG. Perinciannya; sebanyak 86% pendaftar adalah dari sektor rumah tangga. Selebihnya, 5,8 juta NIK dari usaha mikro; 12,8 ribu NIK dari petani sasaran; 29,6 ribu NIK nelayan sasaran; dan 70,3 ribu pengecer LPG.
Hingga April 2024, realisasi penyaluran tabung 'gas melon' bersubsidi adalah sebanyak 2,68 juta metrik ton atau 33,38% dari prognosis.
Kemudian, dengan mempertimbangkan rata-rata penyaluran harian LPG 3 Kg pada Januari dan Februari 2024 setiap kabupaten/kota dan upaya pengendalian kuota LPG 3 Kg, diproyeksikan penyaluran LPG bersubsidi pada 2024 mencapai 8,121 juta metrik ton.
(dov/wdh)
