Bloomberg Technoz, Jakarta - Partai Golkar menampik telah menukar jatah mendapatkan kursi ketua Majelis Permusyawarahan Rakyat (MPR) dengan alokasi lima menteri pada pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji mengatakan, partainya mendapat banyak jatah kursi menteri bukan karena kesepakatan tukar guling dengan Prabowo dan Partai Gerindra. Dia menilai, Prabowo sebagai presiden terpilih pasti menemukan banyak kader Golkar yang memenuhi kriteria sebagai menteri yang profesional.
“Bukan karena tukar ini tukar itu. Tapi Pak Prabowo mengetahui benar bahwa Golkar banyak orang dalam kategori zaken [profesional], seperti yang dikehendaki Pak Prabowo,” kata Sarmuji di Kompleks DPR, Rabu (2/10/2024).
Sebelumnya, Partai Golkar memang dikabarkan tak akan mengajukan kadernya untuk menjadi Ketua MPR periode 2024-2029. Padahal, partai berlambang pohon beringin ini adalah peraih suara terbanyak kedua pada Pemilu 2024; biasanya berhak mendapat posisi Ketua MPR.
Kabarnya, jatah tersebut akan diberikan kepada Partai Gerindra yang mengusung Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani.
Di sisi lain, Prabowo juga telah memanggil sejumlah nama yang masuk dalam bursa calon menteri dalam kabinetnya mendatang. Beberapa di antaranya adalah kader Partai Golkar yang juga tercatat sebagai pentolan Koalisi Indonesia Maju (KIM) -- pengusung Prabowo dan Gibran pada Pemilu 2024.
Dari lima kursi yang disediakan, dua nama calon menteri dari Partai Golkar kabarnya adalah Ketua Umum Bahlil Lahadalia, dan Ketua DPP Meutya Hafid. Berdasarkan informasi yang beredar, Bahlil akan menjabat salah satu menteri koordinator; sedangkan Meutya menjadi menteri komunikasi dan informatika.
“Saya berdoa lebih [dari 5 kursi menteri], tapi kan kita nggak tahu pak Prabowo maunya berapa ya, jadi doa saya ya bisa lebih biar Partai Golkar bisa berkontribusi secara real,” kata Sarmuji.
(fik/frg)
