Bloomberg Technoz, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis akan membebani fiskal.
Direktur Eksekutif INDEF Esther Dwi Astuti mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis membuat tambahan anggaran baru yang pada tahun sebelumnya tidak masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal itu tentu menggeser alokasi anggaran lain jika tidak dibarengi dengan penambahan penerimaan negara.
“Pasti [bebani fiskal]. Ini harus dihitung lagi harus evaluasi kebijakan itu. Kalau bagus didorong kalau setelah dievaluasi tidak punya dampak atau kecil, sementara ada program prioritas yang lain, [maka] ini harus di-pending dulu,” kata Esther saat ditemui awak media setelah Seminar Nasional INDEF, Selasa (25/6/2024).
Ia menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis perlu dievaluasi secara berkala apabila benar akan dijalankan, sebab jika program tersebut tidak memiliki dampak pada perekonomian maka pemerintah perlu menunda atau memberhentikan program tersebut.
Sebab menurutnya, anggaran program itu yang sebesar Rp71 triliun tidak dapat mencakup banyak siswa. Berdasarkan perhitungannya, dengan asumsi satu tahun 365 hari, besaran makan siang gratis sebesar Rp15.000, dan frekuensi pemberian satu kali per hari maka program tersebut hanya bisa mencakup 12.658 anak.
“Sekali lagi, kalau memang harus dipaksanakan dan sudah diketok palu kemarin Rp71 triliun ini tentunya harus diprioritaskan untuk daerah-daerah tertinggal. Kalau memang positif untuk anak-anak menjadi lebih bergizi dan kualitas pendidikannya juga oke ini kita dorong. Tapi kalau tidak memiliki dampak sama sekali ini harus dihentikan,” ucap Esther.
Esther berpandangan, pemerintah sebaiknya memperhatikan isu riil pada dunia pendidikan yang dialami masyarakat yakni rendahnya angkatan kerja yang berpendidikan tinggi. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Esther mengatakan masih terdapat 80% angkatan kerja yang tidak berpendidikan tinggi.
Padahal, kata Esther, Indonesia ingin menjadi negara maju di tahun-tahun mendatang dengan visinya Indonesia Emas 2045. Sehingga pemerintah sebaiknya dapat mengalokasikan anggaran untuk program-program yang bisa meningkatkan kemampuan para angkatan kerja.
Sebagai informasi, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan memastikan anggaran program makan gratis senilai Rp71 triliun yang dialokasikan pada 2025 masih tahap awal dan belum mencapai 100% dari target sebenarnya. Pelaksanaan program akan berlangsung secara bertahap pada masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
"Rp71 triliun buat kami adalah suatu angka yang sangat baik. Kami berkomitmen melakukan program unggulan Prabowo Subianto secara bertahap. Kuncinya bertahap. Tentu dengan prinsip belanja yang berkualitas," ujar Thomas dalam konferensi pers, Senin (24/6/2024).
Thomas mengatakan pihaknya berharap program makan gratis bisa terlaksana 100% dalam waktu singkat, tentu dengan mengutamakan prinsip postur fiskal yang hati-hati.
"Kami ingin mencapai target 100% secepat mungkin dengan postur fiskal menjadi prinsip utamanya," kata Thomas.
(azr/lav)
