Logo Bloomberg Technoz

Bloomberg Technoz, Jakarta - Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Thomas Djiwandono mengklaim tak ada kesenjangan atau gap antara pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Thomas dalam Konferensi Pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 di Jakarta, Senin (24/6/2024). Acara juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

"Saya harus menggarisbawahi bahwa tidak ada gap sama sekali antara Presiden Jokowi dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto," ujar pria yang juga merupakan keponakan Prabowo Subianto. 

Dalam dua bulan terakhir ini, Thomas menjelaskan pihaknya bekerja erat dengan pemerintahan saat ini untuk melakukan sinkronisasi agar program yang ada di pemerintahan saat ini juga berlanjut di pemerintahan mendatang.

Sebaliknya, sinkronisasi juga dilakukan agar rencana program pemerintahan mendatang bisa dimasukkan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025 yang disusun oleh pemerintahan saat ini. Salah satunya, terkait program makan gratis yang diusung Prabowo.

"Saya ingin menggarisbawahi bahwa rapat tersebut menunjukkan komunikasi dan sinkronisasi yang lancar, tapi yang lebih penting lagi adalah kontinuitas kebijakan antara Presiden Jokowi dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto," papar Thomas.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan pemerintah mengalokasikan anggaran makan gratis yang menjadi program andalan Prabowo mencapai Rp71 triliun dalam RAPBN 2025.

Menurut Airlangga, rencana alokasi anggaran ini telah diketahui oleh tim ekonomi Prabowo Subianto setelah pertemuan bersama antara pihak pemerintah yang diwakili dirinya dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

"Pada prinsipnya beliau telah memahami dan menyetujui hal yang kemairn dibahas dalam rapat, termasuk terkait hubungan program unggulan, salah satunya program bergizi gratis, yang sudah dialokasikan dalam anggaran RAPBN 2025 sekitar Rp71 triliun," ujar Airlangga.

Airlangga menyampaikan terdapat pula skala prioritas dan hal teknis lain yang akan dirancang oleh pemerintah. Dalam rapat tersebut, kedua pihak juga sepakat dengan besaran makro yang sedang dalam pembahasan RAPBN 2025 di DPR.

Menurut Airlangga, pertemuan antara pihak pemerintah dan tim ekonomi presiden terpilih juga membahas kondisi perekonomian secara makro. Salah satunya, pemerintah meyakini inflasi Indoneisa terjaga dalam rentang target di bawah 3%, meski di tengah perekonomian dunia yang mengalami inflasi tinggi.

"Demikian pula angka postur APBN 2024 dan defisit, rasio utang terhadap PDB, tentu hasilnya masih sangat positif," kata Airlangga.

(lav)

No more pages