Bloomberg Technoz, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi III akan memanggil dan memeriksa pengusaha tambang Indra Pratama. Namanya mencuat usai dikaitkan dengan kematian anggota Polresta Manado, Brigadir Ridhal Ali Tomi atau Brigadir RAT yang bunuh diri, Kamis (25/4/2024).
Akan tetapi, DPR memastikan pemanggilan Indra tak berkaitan dengan sejumlah kejanggalan di balik kematian Brigadir RAT. Anggota dewan hanya ingin mendalami dugaan penggunaan pelat nomor khusus DPR palsu yang melekat di mobil bos tambang tersebut.
"Nanti kita panggil dulu pada 15 atau 16 [Mei 2024]. Setelah reses," kata Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan dan anggota Komisi III DPR, Nazaruddin Dek Gam, Senin (6/5/2024).
Dalam kasus kematian tersebut, sesuai rekaman CCTV, Brigadir RAT awalnya nampak mengendarai mobil Toyota Alphard yang memiliki pelat nomor anggota DPR saat masuk ke rumah di kawasan Mampang Prapatan. Pelat tersebut memiliki lambang DPR dengan nomor 25-XIII.
Menurut Nazaruddin, angka romawi pada pelat tersebut merujuk pada nomor kendaraan dinas pimpinan Badan Legislatif atau Baleg. Akan tetapi, kata dia, lima pimpinan Baleg hanya menggunakan angka 6 hingga 10.
"Sudah pasti palsu. Tak ada pelat pimpinan yang lebih dari 10," ujar dia.
Akan tetapi, saat polisi dan wartawan datang, pelat nomor sudah dicopot dan diganti dengan pelat nomor sipil. Nazaruddin mengatakan, pembuat dan pengguna pelat nomor palsu bisa terkena ancaman maksimal 6 tahun penjara sesuai Pasal 263 KUHP.
Selain Indra Pratama, Komisi III masih menunggu informasi identitas pemilik dua kendaraan mewah lainnya yang menggunakan pelat nomor khusus DPR palsu. Hal ini merujuk pada laporan masyarakat tentang sebuah mobil Mercedes Benz G Plus yang menggunakan pelat nomor khusus DPR 19-III di Tol Alam Sutera; dan sebuah mobil Toyota Alphard yang juga menggunakan pelat nomor 19-III di sebuah jalan tol.
"Saya sudah menelpon Dirlantas Polri, siapa yang punya [dua] mobil tersebut," ujar Nazaruddin.
"Nanti akan kami surat dan dipanggil pada waktu yang sama [15-16 Mei 2024]."
(red/frg)
