Abdul Mu'ti menjelaskan TKA tidak hanya mencakup mata pelajaran wajib, tetapi juga mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran pilihan tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan siswa dalam menentukan orientasi studi lanjutan.
Hasil TKA juga diharapkan dapat menjadi salah satu aspek dalam proses penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi, termasuk melalui jalur non-tes.
"Tes Kemampuan Akademik oleh para rektor perguruan tinggi negeri, mudah-mudahan juga swasta termasuk di dalamnya, menjadi salah satu aspek dalam penerimaan mahasiswa baru jalur nontes," kata dia.
Sementara itu, bagi siswa yang tidak diterima melalui jalur non-tes, hasil TKA juga dapat menjadi salah satu komponen pertimbangan dalam penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi.
Abdul Mu'ti berharap kebijakan pembukaan kembali jurusan dan pemanfaatan hasil TKA tersebut dapat meningkatkan kesiapan akademik siswa sebelum memasuki pendidikan tinggi.
Latar Belakang
Sistem penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa mulai dihapus secara bertahap sejak penerapan Kurikulum Merdeka pada 2021. Kebijakan tersebut diperkenalkan pada masa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim melalui program Sekolah Penggerak.
Pada tahun ajaran 2022/2023, pemerintah mulai memberikan pilihan kepada sekolah untuk menerapkan Kurikulum Merdeka. Salah satu perubahan dalam kurikulum tersebut adalah penghapusan sistem penjurusan di SMA dan menggantinya dengan pemilihan mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasi siswa.
Dalam skema tersebut, siswa tidak lagi dikelompokkan berdasarkan jurusan IPA, IPS, atau Bahasa. Mereka diberikan keleluasaan mengambil mata pelajaran lintas kelompok keilmuan untuk memperdalam bidang yang diminati serta mendukung rencana pendidikan setelah lulus SMA.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap siswa dapat mengembangkan potensi dan kemampuan sesuai minat masing-masing. Selain itu, fleksibilitas pemilihan mata pelajaran diharapkan membuat pembelajaran lebih relevan dengan kebutuhan dan rencana karier siswa.
Kurikulum Merdeka kemudian ditetapkan sebagai kurikulum nasional melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024.
(dec/spt)
