Ketergantungan Singapura terhadap gas alam cukup besar, sekitar 95% listrik negara tersebut dihasilkan menggunakan gas alam. Sementara sebagian pasokannya diperoleh melalui jaringan pipa dari Indonesia.
Wong menyebut Singapura telah mengantisipasi risiko gangguan pasokan dengan berinvestasi pada terminal gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG). Infrastruktur tersebut memungkinkan Singapura mengimpor gas dari berbagai negara tanpa sepenuhnya bergantung pada jaringan pipa.
Meski demikian, pemerintah Singapura menilai diversifikasi pasokan gas perlu diikuti dengan kajian terhadap sumber energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan listrik jangka panjang.
“Kita tidak seharusnya mengesampingkan suatu opsi hanya karena sulit atau kontroversial. Kita harus menilai risiko dan komprominya secara cermat, melibatkan warga Singapura, dan pada akhirnya mengambil keputusan yang tepat untuk mengamankan masa depan energi kita,” ujar Wong.
Pemerintah Singapura akan memulai penilaian tahap pertama bersama Badan Energi Atom Internasional (IAEA) pada 2027 melalui mekanisme Integrated Nuclear Infrastructure Review (INIR).
Penilaian tersebut bertujuan mengukur kesiapan Singapura untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang memadai mengenai kemungkinan penggunaan energi nuklir, bukan memutuskan secara langsung pembangunan pembangkit nuklir.
Wong mengakui penggunaan energi nuklir menimbulkan kekhawatiran terkait keselamatan, terutama karena Singapura merupakan negara kecil dengan kepadatan penduduk tinggi. Karena itu, dia menegaskan keselamatan akan menjadi prioritas dalam proses kajian.
Selain untuk memperkuat ketahanan energi, Wong menilai kebutuhan listrik Singapura akan meningkat seiring perkembangan ekonomi dan teknologi, terutama penggunaan komputasi yang membutuhkan energi dalam jumlah besar.
“Perekonomian masa depan tetap akan digerakkan oleh ide dan talenta, tetapi daya komputasi akan semakin penting, dan itu membutuhkan energi dalam jumlah sangat besar,” sebutnya
(dhf)
