Dia menggambarkan, banyak rekening akhirnya hanya dibuka karena syarat pencairan bansos. Setelah dana cair, rekening tersebut sering kali tidak aktif kembali karena masyarakat lebih terbiasa dengan transaksi tunai dalam aktivitas ekonomi lokal mereka.
"Nanti malah jadi dormant account," tegasnya.
Agar penyaluran bantuan dan perluasan akses keuangan benar-benar efektif dan tepat sasaran, dia menyarankan pemerintah dan otoritas untuk mempertimbangkan beberapa langkah strategis.
Pertama, mengoptimalkan peran agen perbankan di tingkat desa, seperti Agen BRILink, Mandiri Agen, atau Bank Pembangunan Daerah (BPD) setempat, yang dibekali perangkat offline-to-online agar tetap bisa memproses transaksi, meskipun koneksi internet fluktuatif.
Kedua, pembukaan rekening harus disertai pendampingan agar masyarakat memahami kegunaan jangka panjang dari produk keuangan tersebut. Misalnya, untuk menabung atau akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro, bukan sekadar tempat penampungan bansos sesaat.
Ketiga, mendorong integrasi yang mulus antara ekosistem perbankan formal dan sistem pembayaran digital lokal sehingga masyarakat memiliki fleksibilitas dalam mencairkan atau membelanjakan bantuan sesuai ketersediaan infrastruktur di wilayah mereka.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa pemerintah menganggarkan Rp1,28 triliun untuk program satu orang satu rekening.
Airlangga mengatakan anggaran ini disiapkan untuk 25 juta masyarakat yang berada pada desil 1 hingga 4 dengan usia di atas 17 tahun.
“Setoran awal disiapkan Rp50.000 dan anggarannya Rp1,28 triliun,” kata Airlangga dalam Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, Kamis (22/10/2026).
Sementara itu, Airlangga menyebut bahwa data calon nasabah tersebut tengah disapkan oleh dua bank Himbara yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Airlangga menyebut bahwa pemerintah akan mendorong efektivitas penyaluran bantuan dan kegiatan produktif dan meningkatkan inklusivitas keuangan sebesar 99%.
Sebelumnya diberitakan bahwa pemerintah menyiapkan mekanisme program pemberian rekening bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI), sehingga, nantinya setiap WNI yang berusia 17 tahun ke atas akan memiliki rekening Bank. Hal ini menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari kebijakan nasional.
Sementara itu, untuk mekanismenya akan dibuat dengan aplikasi digital yang akan disiapkan oleh BRI dan BSI dengan basis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Sementara itu, Airlangga juga menyebut bahwa rekening tersebut juga akan digunakan oleh pemerintah untuk melakukan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos).
“Hal yang disiapkan oleh pemerintah pada saat berusia 17 tahun. Karena ini nanti akan didorong untuk berbagai program pemerintah termasuk Bansos,” kata Airlangga.
(lav)
