Konsumsi daya yang sangat masif ini sebagian besar terbagi untuk menjalankan perangkat TI—seperti peladen (server), sistem penyimpanan data, dan perangkat jaringan—serta untuk mengoperasikan infrastruktur pendingin (cooling system).
Dikarenakan perangkat TI beroperasi secara nonstop selama 24 jam sehari, beban listrik yang dibutuhkan bersifat konstan dan sangat besar.
“Kondisi ini memicu dilema antara kebutuhan industri akan tarif listrik murah—yang di Indonesia masih didominasi oleh pembangkit listrik tenaga uap [PLTU]—dan tuntutan penggunaan energi hijau,” kata dia.
Menurutnya, dampak pasokan listrik untuk pusat data juga akan sangat bergantung pada lokasi serta skala kapasitas di masing-masing wilayah.
Di sisi lain, kebutuhan energi untuk menyokong ambisi pemerintah terbilang sangat besar.
Berdasarkan data Indonesian Data Center Provider Organization (IDPRO), perkiraan kapasitas listrik untuk pusat data masih berada pada rentang yang cukup lebar, yakni antara 11 hingga 11,7 gigawatt (GW) pada 2030.
Putra menambahkan, secara global, pertumbuhan kebutuhan listrik untuk pusat data rata-rata melaju di atas 15% per tahun.
“Akan tetapi, kalau tren pertumbuhan di tingkat lokal masih sulit diprediksi kenaikannya berapa persen, karena sangat bergantung pada kepastian arah kebijakan dan pemetaan wilayah pengembangan yang ditetapkan oleh pemerintah,” jelasnya.
Baru-baru ini, Bahlil tengah gencar mengajak investor menjadikan Indonesia sebagai lokasi pembangunan pusat data.
Menurut dia, hal ini bisa tercapai karena Indonesia memiliki potensi kelistrikan yang kompetitif.
Hal ini akan di dukung dengan potensi energi yang melimpah, termasuk potensi pembangkit energi baru terbarukan (EBT) seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Contohnya; PLTA Sungai Mamberamo di Papua sebesar sekitar 23 GW dan Sungai Kayan di Kalimantan sekitar 12 GW.
Bahlil menyampaikan kebutuhan energi di sejumlah negara mulai menghadapi tekanan, terutama seiring dengan meningkatnya kebutuhan EBT untuk mendukung perkembangan industri digital.
Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi peluang bagi Indonesia untuk menawarkan sumber energi yang tersedia di dalam negeri.
"Kita tahu bahwa di beberapa negara sekarang kebutuhan terhadap energi sudah mulai ngos-ngosan, apalagi energi baru terbarukan. Data center, wah, ini banyak sekali. Bapak-Ibu semua, tidak perlu ragu para investor kalau membangun data center di Indonesia," ujar Bahlil dalam acara Electricity Connect 2026 in Partnership with Enlit Asia di ICE BSD, Selasa (22/9/2026).
Untuk mendukung itu, Indonesia sejatinya memiliki wilayah kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau serta sumber energi yang beragam, mulai dari tenaga surya, air, panas bumi, hingga angin.
Menurut Bahlil, ketersediaan energi bersih menjadi salah satu faktor penting bagi industri data center yang semakin membutuhkan penggunaan energi hijau.
Pemerintah juga menyampaikan komitmen untuk terus mengejar target emisi nol bersih atau net zero emission (NZE) pada 2050—2060.
Komitmen tersebut, kata Bahlil, diwujudkan melalui sejumlah program, termasuk RUPTL 2025—2034 yang menargetkan tambahan pembangkit sebesar 69,5 GW, dengan 70% di antaranya berasal dari EBT.
Pemerintah juga menjalankan program PLTS 100 GW yang ditargetkan rampung dalam tiga tahun.
"Jadi ini bukan hanya tema, langsung dibuat program konkret," tegas Bahlil.
(wdh)
