"Ia merupakan teknokrat yang telah lama menjabat dan bekerja erat dengan Sri Mulyani selama bertahun-tahun sejak 2019. Penunjukannya akan memperkuat kepercayaan terhadap disiplin fiskal dan kerangka defisit di bawah 3%," kata Mirpuri seperti dikutip Bloomberg News.
Meski begitu, menurut Wee Khoon Chong, APAC Macro Strategist dari The Bank of New York (BNY), pasar masih membutuhkan waktu untuk mencerna perubahan ini, dan mengenal menteri keuangan yang baru.
"Penekanan untuk mempertahankan defisit anggaran di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan menjaga kredibilitas fiskal sangat disambut baik," kata Chong, seperti dikutip Bloomberg News.
Usai dilantik, Suahasil mengatakan prioritasnya adalah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kredibel dan menjaga defisit fiskal tetap di bawah batas legal 3% PDB.
”Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya, menjaga kesehatan, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi, APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program pemerintah,” kata Suahasil setelah pelantikan.
Akan tetapi, tantangan yang menunggu Suahasil sejatinya jauh lebih besar daripada sekadar menjaga angka defisit. Sebab, ia harus mengelola APBN di tengah kebutuhan pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, membiayai program prioritas, menghadapi tekanan harga energi global, sekaligus mempertahankan kepercayaan investor terhadap kesehatan fiskal Indonesia.
“Menteri Keuangan baru akan menghadapi tantangan fiskal besar, termasuk mengelola tekanan eksternal global dan membiayai berbagai program pemerintah yang ambisius,” kata Harry.
Di saat yang sama, Harry menyebut, Suahasil tak cuma harus menjaga disiplin anggaran negara, tetapi juga mengembalikan restitusi pajak yang menjadi hak masyarakat. Restitusi adalah mekanisme pengembalikan kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak. Kelebihan itu dapat terlihat dari Surat Pemberitahuan (SPT), atau jika terjadi kekeliruan dalam pemotongan pajak.
Prosesnya, wajib pajak mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan otoritas pajak akan memeriksa restitusi yang diajukan. Mengacu pada data DJP, angka restitusi pajak hingga Juli telah mencapai Rp185,38 triliun. Realisasi itu turun 33,65% daripada periode restitusi di tahun sebelumnya.
APBN di Persimpangan
Suahasil masuk di tengah persimpangan. APBN 2026 sudah setengah jalan, dan RAPBN 2027 sedang dibahas.
Pemerintah memiliki ambisi pertumbuhan cukup tinggi. Dalam RAPBN 2027, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6%, sementara belanja negara mencapai Rp4.097,2 triliun. Pendapatan negara ditargetkan Rp3.426 triliun, sehingga pembiayaan mencapai Rp571,2 triliun dengan defisit 2,4% dari PDB.
Angka-angka itu sebenarnya sudah menunjukkan dilema yang akan dihadapi Suahasil. Di satu sisi, pemerintah ingin menggunakan APBN sebagai mesin pertumbuhan sehingga belanja harus cukup besar untuk mendorong konsumsi, investasi, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, serta berbagai program prioritas pemerintah.
Di sisi lain, ruang fiskal ada batasnya. Semakin besar belanja, semakin besar juga kebutuhan pembiayaan.
Pemerintah mematok target penerimaan perpajakan mencapai Rp2.908 triliun, ada tambahan sebesar Rp214 triliun dari target tahun ini. Sementara, Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNPB juga turut naik dari Rp517,4 triliun menjadi Rp522,5 triliun atau bertambah Rp5,1 triliun.
Tak cuma itu, belanja negara juga ikut naik hingga Rp9,1 triliun dari sebelumnya Rp4.097,2 triliun menjadi Rp4.106,3 triliun. Sementara belanja pemerintah kementerian/lembaga negara (K/L) naik Rp9,1 triliun menjadi Rp1.513,8 triliun, dari sebelumnya RpRp1.504,7 triliun.
Belanja itu diarahkan untuk delapan agenda utama, yakni:
- Kedaulatan pangan
- Kemandirian energi dan air
- Pendidikan
- Kesehatan, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Hilirisasi dan industrialisasi
- Penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa
- Penurunan kemiskinan dengan alokasi anggaran sekitar Rp549,9 triliun.
Program-program tersebut tentu membutuhkan biaya tak sedikit. Jika penerimaan negara tidak tumbuh secepat belanja, maka pemerintah harus mampu mencari sumber pembiayaan tambahan.
Tantangan Suahasil bukan sekadar bagaimana menjaga defisit di bawah 3% PDB, tetapi juga menjaga defisit tetap terkendali tanpa membuat APBN kehilangan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi.
Tantangan Menkeu Baru
Pekerjaan sebagai menteri keuangan alias bendahara negara menjadi lebih sulit karena lingkungan global sedang tidak bersahabat. Harga energi yang tinggi menjadi salah satu risiko terbesar. Harga minyak bertahan di atas US$100/barel menjadi risiko utama bagi negara importir minyak seperti Indonesia.
Kenaikan ini berpotensi meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi sekaligus memperlebar kebutuhan impor minyak.
Tahun ini saja, dengan harga rata-rata minyak berada di US$90/barel, sementara asumsi anggaran dalam APBN 2026 adalah US$70/barel, pemerintah perlu memangkas anggaran untuk program lainnya agar dapat membiayai tagihan subsidi.
Sepanjang Januari hingga Juli, defisit neraca minyak dan gas (migas) Indonesia tercatat US$18,75 miliar. Dengan surplus non-migas yang sebesar US$22,45 miliar, defisit itu hanya menyisakan surplus sebesar US$3,7 miliar bagi neraca perdagangan. Sehingga bisa dikatakan 83,5% surplus non-migas itu terserap untuk menutup defisit migas.
Pada Maret lalu, pemerintah telah mengalokasikan Rp381,3 triliun untuk subsidi energi serta kompensasi kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). Ini dilakukan demi menjaga harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik bersubsidi tidak naik.
Menjaga harga BBM dan listrik tetap terjangkau memiliki konsekuensi terhadap fiskal. Namun menaikkan harga kedua komoditas itu juga tidak akan mudah, karena berisiko mendongkrak, menggerus daya beli, dan meningkatkan keresahan sosial (social unrest).
Oleh selain itu, tantangan selanjutnya adalah bagaimana Suahasil dapat mengelola hubungan antara kebijakan fiskal dan moneter. Pada periode sebelumnya, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan melalui injeksi likuiditas ke sistem perbankan sempat menicptakan ketegangan dengan otoritas moneter.
Purbaya sebelumnya memindahkan lebih dari Rp200 triliun dana pemerintah dari Bank Indonesia (BI) ke bank-bank BUMN dengan tujuan meningkatkan kredit dan aktivitas ekonomi. Kebijakan itu dilakukan ketika tekanan terhadap rupiah dan kebijakan moneter juga jadi perhatian besar pelaku pasar.
Memang, Suahasil setidaknya punya keuntungan lantaran ia datang dari tradisi teknokraasi Kementerian Keuangan yang lebih lama. Namun, justru karena itu pula, pasar akan menuntut koordinasi yang lebih baik antara Kementerian Keuangan dan BI. Sebab, Indonesia tidak membutuhkan kebijakan fiskal dan moneter yang berjalan sendiri-sendiri.
Jika fiskal terlalu ekspansif ketika moneter justru sedang berusaha menjaga stabilitas rupiah, maka tekanan terhadap nilai tukar dapat meningkat. Sebaliknya, jika moneter terlalu ketat sementara fiskal terlalu berhati-hati, pertumbuhan ekonomi bisa kehilangan momentum.
Untuk itu, pertumbuhan ekonomi membutuhkan orkestrasi antar lembaga yang dilakukan secara prudent, serta koordinasi antarlembaga yang kuat.
Pekerjaan rumah pertama Suahasil sebenarnya bukan membuat kebijakan spektakuler. Justru sebaliknya, pasar membutuhkan kesinambungan kebijakan dan prediktabilitas.
Investor perlu mengetahui bahwa angka-angka dalam APBN itu dapat percaya, defisit tidak akan tiba-tiba melebar, pembiayaan tetap terkendali, dan kebijakan pemerintah tidak berubah secara mendadak.
Di tengah tekanan eksternal saat ini, kredibilitas seperti itu menjadi salah satu aset yang sangat berharga. Apalagi, Indonesia sedang menghadapi kebutuhan pembiayaan yang besar. Setiap kenaikan premi risiko akan meningkatkan biaya penerbitan surat utang pemerintah, yang pada akhirnya harus dibayar melalui APBN.
(dsp/aji)
